Di tengah penerapan dan perkembangan AI yang berlangsung sangat cepat, serta masih banyaknya pertanyaan mengenai dampaknya terhadap proses belajar dan privasi siswa, keputusan New York City untuk menghentikan sementara penggunaannya dinilai masuk akal.
Pandangan itu disampaikan Meredith Coffey, staf senior bidang kebijakan dan operasional di Thomas B. Fordham Institute, sebuah lembaga kajian konservatif yang berfokus pada pendidikan.
"Saya tidak berpikir seluruh siswa dalam sebuah distrik sekolah seharusnya dijadikan kelinci percobaan bagi teknologi yang belum sepenuhnya kita pahami," katanya.
"Saya ingin melihat lebih banyak penelitian mengenai AI dalam pendidikan dari taman kanak-kanak hingga kelas 12. Namun, menurut saya, kita perlu berhati-hati dalam melakukan penelitian dan pengujian tersebut."
Di sisi lain, siswa juga dinilai perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan literasi AI agar memahami cara menggunakan teknologi tersebut secara efektif.
Pandangan itu disampaikan Jeffrey Riley, mantan Komisaris Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah Massachusetts yang kini menjabat Direktur Eksekutif Day of AI, organisasi nirlaba yang memberikan pendidikan tentang AI kepada guru dan siswa dari jenjang taman kanak-kanak hingga kelas 12.
"Memberikan anak-anak waktu dan ruang untuk menjadi anak-anak, kemudian mengajarkan kepada mereka apa itu AI dan apa yang bukan AI, lalu baru mengenalkan mereka pada berbagai alat berbasis AI, menurut saya merupakan pendekatan yang masuk akal," jelasnya.
Meski sistem sekolah New York City kini mengambil sikap lebih tegas terhadap teknologi tersebut, sejumlah kelompok mendesak pemerintah kota melangkah lebih jauh dengan meniadakan AI dari ruang kelas.
Mereka menyambut larangan AI bagi anak-anak hingga siswa SMP dan usulan pembatasan waktu layar sebagai kemajuan penting, tetapi menilai masih ada sejumlah persoalan yang belum terjawab.
"Yang masih belum ada adalah penjelasan mengenai bagaimana Departemen Pendidikan akan lebih tegas memastikan produk-produk yang dibelinya memiliki pengamanan terkait AI," kata Presiden United Federation of Teachers Michael Mulgrew.
"Jika kita benar-benar serius, mari mulai dari sumbernya, alih-alih mengharapkan komunitas sekolah atau masing-masing pendidik baru mengetahui belakangan apakah produk yang digunakan sekolah mereka sesuai dengan kebijakan baru."
Mulgrew tidak menghadiri konferensi pers Mamdani.
Dalam pernyataan bersama, anggota Dewan Kota Carmen De La Rosa dan Senator Negara Bagian New York Kristen Gonzalez, yang masing-masing memimpin urusan teknologi di tingkat kota dan negara bagian, mendesak pemerintah kota menunda program percontohan AI di SMA.
Mereka menilai program tersebut belum memiliki kriteria evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Keduanya juga menilai pedoman secara keseluruhan masih belum memadai dalam membangun literasi dan keterampilan digital siswa.
AI Moratorium for NYC Schools Coalition, koalisi yang terdiri atas orang tua, guru, dan organisasi advokasi, bahkan mendorong penghentian penggunaan AI di sekolah selama dua tahun.
Dalam sebuah pernyataan, anggota koalisi menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah pengecualian dalam larangan tersebut, masa berlakunya yang hanya satu tahun, serta ketentuan pembatasan waktu layar yang hanya bersifat rekomendasi.
Mereka juga mengkritik tidak adanya mekanisme untuk menilai produk AI berdasarkan dampaknya terhadap iklim, potensi bias rasial, serta risiko terhadap privasi siswa.
Mamdani juga belum menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan tersebut akan ditegakkan. Ia hanya mengatakan percaya bahwa para guru, kepala sekolah, dan pejabat pengelola sekolah akan mematuhinya.
Sejumlah siswa SMA juga berpendapat pembatasan AI tidak seharusnya hanya berlaku sampai jenjang sekolah menengah pertama.
"Kami berhak dilibatkan secara nyata dalam menentukan apakah dan bagaimana teknologi ini digunakan," kata Yelani Joseph, siswi yang akan naik ke kelas 11 di Urban Assembly Institute of Math and Science for Young Women serta anggota Teen Activist Project dari New York Civil Liberties Union, dalam konferensi pers virtual pada Rabu.
Ketika ditanya Politico mengapa pemerintah kota memilih penghentian sementara selama satu tahun, Mamdani mengatakan pemerintahannya ingin mengevaluasi hasil kebijakan tersebut.
Namun, ia membuka kemungkinan masa penghentian itu diperpanjang atau kebijakannya diubah.
Samuels mengakui bahwa kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari dua sisi yang berlawanan.
"Saya tahu akan ada yang berpikir bahwa kita belum cukup jauh atau cukup cepat dalam menerapkan AI di sekolah," katanya pada Rabu.
"Ada pula yang berpikir bahwa AI sama sekali tidak memiliki tempat di ruang kelas. Saya memahami kedua pandangan tersebut. Namun, saya tidak yakin kedua pendekatan itu akan memberikan hasil terbaik bagi siswa kita."