Sudah dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo Subianto ini berjalan, masih ada juga satu instansi, satu kementerian yang masih berkutat hanya menyusun peraturan yang tidak selesai-selesai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta kementerian/lembaga (K/L) tidak terus berkutat menyusun peraturan tanpa aksi nyata agar dapat bekerja lebih cepat dan sistematis.

“Sudah dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo Subianto ini berjalan, masih ada juga satu instansi, satu kementerian yang masih berkutat hanya menyusun peraturan yang tidak selesai-selesai,” kata Yusril dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Yusril, persoalan regulasi yang menghambat perlu segera diatasi agar kementerian dan lembaga dapat bekerja lebih cepat dan sistematis.

Ia mengatakan masyarakat, pelaku usaha, dan negara membutuhkan kepastian agar kegiatan ekonomi serta pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan berkepanjangan.

Baca juga: Otto tekankan pentingnya kewenangan dan harmonisasi dalam regulasi

Yusril mengingatkan penyusunan peraturan yang berlarut-larut berpotensi membuat investor mengalihkan rencana penanaman modal ke negara lain.

“Bosan dia menunggu, lari ke Vietnam, di sana lebih cepat investasinya daripada di sini,” ujarnya.

Yusril mengaku tidak terlalu menyukai pembuatan peraturan secara berlebihan. Menurut dia, terlalu banyak regulasi justru dapat menambah kerumitan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ia bahkan berpandangan bahwa apabila suatu persoalan dapat diselesaikan tanpa membentuk aturan baru, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensi penyusunan regulasi tersebut.

“Kalau menangani satu bidang dalam menyusun peraturannya tidak selesai-selesai, kapan mau action untuk menangani bidang itu?” kata Yusril.

Baca juga: Penyusunan regulasi keamanan siber harus dipercepat

Karena itu, Yusril mengapresiasi Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri yang dalam forum tersebut menyampaikan telah menyederhanakan berbagai aturan di kementerian masing-masing.

Menurut dia, penyederhanaan regulasi diperlukan agar pemerintah dapat lebih cepat menangani persoalan, alih-alih terus menyusun aturan yang tidak kunjung rampung dan berpotensi menyulitkan pelaksanaannya.

“Jadi bisa cepat bertindak menyelesaikan satu masalah, bukan tiap hari bikin peraturan yang tidak selesai-selesai, lalu bingung dengan peraturan-peraturan yang dibuat sendiri itu,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.