Jakarta -
Ada sejumlah kendaraan yang diduga menyalahgunakan penyaluran BBM subsidi. Kendaraan itu berulang kali mengisi BBM subsidi dalam sehari menggunakan QR code berbeda-beda.
BPH Migas mengungkap penyaluran BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih ada sejumlah pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi tersebut. Dari temuan BPH Migas, ada kendaraan yang bolak-balik SPBU dalam sehari untuk mengisi BBM subsidi namun menggunakan QR code berbeda-beda. QR code tersebut bahkan tak sesuai dengan identitas mobilnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini contoh penyaluran tidak wajar kita ambil dari CCTV yang live dan kemudian kita kroscek. Bentuk-bentuk kendaraan yang muncul di gambar ini adalah mereka adalah sejenis-jenis helikopter atau pengerit yang keluar masuk SPBU dengan menggunakan QR Code yang beda dengan identitas mobil," terang Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII baru-baru ini.
Dari foto-foto tersebut terlihat ada beberapa mobil yang memainkan peran sebagai 'helikopter', mulai dari Kijang Innova Reborn, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, hingga Isuzu Panther. Kemudian ada juga beberapa truk yang keciduk sebagai pengerit.
Menurut Wahyudi, SPBU yang kedapatan menyalurkan BBM subsidi tak sesuai dengan peruntukannya itu bakal dikenai sanksi. Terlebih bila ada indikasi kerja sama, SPBU itu bakal dicabut izinnya untuk menyalurkan BBM subsidi.
"Ini penting agar supaya efek jera terhadap sama-sama melakukan penyaluran BBM subsidi agar lebih selektif dan telaah agar penyaluran tetap berjalan dengan baik dan layanan masyarakat dapat berjalan dengan lancar," tegas Wahyudi.
Rencananya QR code untuk pembelian BBM subsidi akan terus dikembangkan. Ke depan kata Wahyudi, QR code itu menggunakan sistem dinamis. Dengan begitu, QR code yang sudah tak berlaku, tidak bisa lagi melakukan pembelian BBM subsidi.
"Kita juga mau menyiapkan QR code yang tidak bergerak lintas kota kabupaten dengan volume yang tidak wajar itu otomatis nanti dilakukan pemblokiran. Ini otomatis mengurangi pembelian BBM di masing-masing wilayah yang mengganggu masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM," pungkas Wahyudi.
(dry/din)