AKURAT.CO Pemerintah Indonesia membawa misi lebih besar dari sekadar bergabung sebagai negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WICO).
Di tengah perlombaan pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang didominasi negara-negara maju, Indonesia ingin memastikan tata kelola AI dunia tidak hanya ditentukan oleh segelintir kekuatan teknologi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bergabung dalam WICO atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk ikut membangun sistem tata kelola AI yang lebih inklusif, aman, dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Airlangga Taksir Ekonomi Digital RI Tembus USD130 Miliar di 2026
"Indonesia sangat peduli terhadap perkembangan AI yang sifatnya inklusif, aman, beretika, dan tidak dimonopoli oleh kekuatan tertentu. AI harus memberikan manfaat secara bersama," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai menghadiri World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai secara daring, Jumat malam (17/7/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin mengambil peran lebih aktif dalam pembentukan aturan global mengenai AI, bukan hanya menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain.
Menurut Airlangga, perkembangan AI berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, tanpa tata kelola yang tepat, teknologi tersebut juga berisiko memperlebar kesenjangan antara negara yang menguasai teknologi dengan negara yang masih menjadi pengguna.
Karena itu, Indonesia memandang organisasi seperti WICO penting untuk memastikan seluruh negara memiliki akses terhadap manfaat AI.
"AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide. Kehadiran Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu aman, terpercaya, dan beretika," jelasnnya.
Airlangga menambahkan, prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mulai dari inklusivitas, keamanan, hingga pendekatan yang berpusat pada manusia (human-centered).
Airlangga mengatakan, status Indonesia sebagai salah satu negara pendiri memberi peluang untuk ikut menentukan arah kebijakan organisasi sejak awal.
Tidak hanya menjadi peserta, Indonesia dapat berpartisipasi dalam penyusunan prinsip, standar, hingga mekanisme kerja sama internasional yang akan menjadi acuan pengembangan AI di masa depan.
"Sebagai pendiri, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk berkontribusi dalam pengembangan tata kelola global dan kelembagaan WICO."
Menurutnya, keterlibatan sejak tahap awal penting agar kepentingan negara berkembang ikut terakomodasi dalam penyusunan kebijakan AI internasional.
Airlangga menjelaskan WICO dibentuk dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam peluncuran organisasi tersebut bersama Presiden China Xi Jinping dan para pemimpin negara pendiri lainnya.
Menurut pemerintah, posisi tersebut memperkuat legitimasi WICO sebagai forum kerja sama multilateral yang bertujuan membangun tata kelola AI global, bukan sekadar wadah kerja sama antarnegara tertentu.
Pemerintah berharap forum tersebut mampu menghasilkan standar internasional yang dapat diadopsi secara luas, termasuk terkait etika penggunaan AI, keamanan data, transparansi algoritma, hingga pemanfaatan AI untuk pembangunan berkelanjutan.
Airlangga menilai AI kini berkembang menjadi salah satu isu strategis dalam hubungan internasional. Jika sebelumnya diplomasi global banyak berfokus pada perdagangan, energi, atau perubahan iklim, kini teknologi AI mulai menjadi agenda utama yang memengaruhi daya saing ekonomi maupun keamanan nasional.
Karena itu, Indonesia memilih untuk terlibat aktif sejak awal agar tidak hanya mengikuti aturan yang disusun negara lain.
"Kita tidak ingin Indonesia tertinggal. AI akan menjadi game changer dan karena itu Indonesia harus hadir dalam proses pembentukan tata kelola global," kata Airlangga.