Medan (ANTARA) - Keuntungan dari eksploitasi alam mudah masuk pembukuan. Tagihannya—kebakaran, banjir, abrasi, hingga kepunahan—justru diwariskan kepada publik.

Pada pekan pertama September 2026, emisi kebakaran hutan Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di dunia. Asap kembali menyelimuti Sumatra dan Kalimantan.

Di balik langit yang kelabu itu ada tagihan yang nyata: orang jatuh sakit, hari kerja hilang, penerbangan terganggu, operasi pemadaman membengkak, dan infrastruktur rusak. Setelah api padam pun, sebagian kerugian masih tinggal.

Kita pernah menerima tagihan yang jauh lebih besar. Bank Dunia memperkirakan kebakaran dan kabut asap pada 2015 merugikan Indonesia sekitar US$16,1 miliar, setara dengan 1,9 persen produk domestik bruto.

Anehnya, biaya seperti ini masih sering dianggap sebagai musibah yang datang dari luar sistem pembangunan. Padahal, risikonya tumbuh dari keputusan di dalam sistem itu sendiri: gambut dikeringkan, mangrove dialihfungsikan, habitat dipecah, dan kegiatan berisiko terus dibiayai.

Keuntungannya segera masuk ke pembukuan proyek. Ketika keadaan memburuk, ongkosnya berpindah ke anggaran negara, rumah tangga, dan masyarakat yang bahkan tidak ikut mengambil keputusan.

Astrid Schomaker, Sekretaris Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa, baru-baru ini menulis di Financial Times bahwa melindungi alam bukanlah amal, melainkan kepentingan ekonomi kita sendiri. Ia benar.

Namun pengalaman Indonesia membawa kita selangkah lebih jauh. Alam bukan hanya aset yang memberi manfaat. Ketika dirusak, alam meninggalkan liabilitas.

Tagihannya datang dengan cara berbeda. Ada yang segera terlihat dalam biaya kesehatan, penanganan bencana, kehilangan produksi, atau kerusakan permukiman. Ada yang menumpuk perlahan: hasil tangkapan ikan menyusut, tanah gambut terus ambles, pantai tergerus, dan banjir semakin sering memasuki ruang hidup warga. Sebagian kerugian bahkan tak bisa dilunasi, berapa pun uang yang disediakan.

Ekosistem yang runtuh dan spesies yang punah tidak menunggu keadaan fiskal membaik. Gambut memperlihatkan persoalan itu dengan telanjang. Mengeringkannya mungkin menghasilkan nilai komersial dalam waktu singkat.

Namun tindakan yang sama mengubah penyimpan karbon yang basah menjadi lahan yang mudah terbakar, melepaskan emisi, dan terus turun permukaannya. Begitu api menjalar, keuntungan tetap menjadi milik pelaku usaha, sedangkan biaya kesehatan dan pemadaman menjadi urusan publik.

Karena itu, restorasi tidak cukup dinilai dari berapa hektare lahan yang dikerjakan atau berapa kanal yang ditutup. Ukurannya harus lebih jujur: apakah tata air pulih, risiko kebakaran benar-benar turun, dan fungsi ekologis bertahan setelah proyek berakhir? Membiayai kegiatan restorasi belum tentu menghapus liabilitas yang telanjur tercipta.

Di pesisir, cerita serupa berlangsung dalam bentuk lain. Indonesia memiliki sekitar seperlima mangrove dunia. Bank Dunia memperkirakan manfaatnya rata-rata sekitar US$15.000 per hektare per tahun dan, di lokasi tertentu, mendekati US$50.000.

Angka itu mencakup perlindungan pantai, pengendalian erosi, tempat asuhan biota perikanan, dan penyimpanan karbon. Karena manfaat tersebut jarang masuk ke buku besar proyek, konversi mangrove masih tampak menguntungkan. Pendapatannya dibukukan hari ini; utang pesisirnya diwariskan kepada masyarakat.

Pembiayaan konservasi pun tidak kebal dari persoalan. Taman nasional memang membutuhkan dana yang lebih besar dan dikelola lebih baik.

Pendapatan wisata, modal swasta, dan instrumen pembiayaan baru bisa membantu. Tetapi banyaknya uang yang dihimpun atas nama konservasi bukan bukti bahwa alam menjadi lebih terlindungi.

Bila keberhasilan hanya diukur dari jumlah pengunjung, nilai investasi, atau serapan anggaran, sementara habitat memburuk dan populasi satwa menurun, kita hanya menghasilkan pembiayaan tanpa integritas ekologis.

Orangutan Tapanuli memperlihatkan batas paling keras dari perhitungan uang. Bahkan sebelum banjir dan longsor besar pada November 2025, populasinya diperkirakan kurang dari 800 individu dan seluruhnya hanya hidup di bentang alam Batang Toru.

Kajian terbaru memperkirakan sedikitnya 58 individu hilang akibat satu peristiwa cuaca ekstrem itu. Untuk populasi sekecil ini, tambahan fragmentasi habitat bukan sekadar biaya restorasi pada masa depan. Ia dapat mendorong spesies melewati titik yang tak mungkin dipulihkan. Jalan yang rusak bisa dibangun kembali. Kepunahan tidak.

Arah pembiayaan global memperbesar masalah tersebut. State of Finance for Nature 2026 mencatat bahwa pada 2023 sekitar US$7,3 triliun mengalir ke kegiatan yang merusak alam.

Hanya US$220 miliar yang mendukung solusi berbasis alam. Artinya, untuk setiap satu dolar yang dipakai melindungi dan memulihkan alam, sekitar 30 dolar mengalir ke arah sebaliknya. Kita bukan cuma kekurangan uang untuk konservasi. Kita terus membiayai lahirnya utang ekologis baru.

Itulah sebabnya pemerintah, perusahaan, dan investor perlu mengubah cara menilai pembangunan. Sebelum berbicara tentang biaya restorasi, tanyakan lebih dahulu fungsi ekologis apa yang dipertaruhkan. Siapa yang akan membayar jika fungsi itu hilang? Berapa lama bebannya bertahan? Dan yang terpenting, masih mungkinkah kerusakannya dipulihkan?

Menghindari kerusakan harus menjadi pilihan pertama, bukan kompensasi. Jika suatu dampak benar-benar tak dapat dihindari, liabilitasnya harus dibuka, dibebankan kepada pihak yang tepat, dan dijamin pembiayaannya. Jangan lagi membiarkan pembayar pajak, masyarakat lokal, dan generasi berikutnya menanggung ongkos yang tidak pernah mereka setujui.

Ini bukan ajakan untuk memberi harga pada segala sesuatu. Ada batas ekologis ketika uang tak lagi berarti. Namun neraca pembangunan juga tidak bisa disebut jujur bila ia mencatat pendapatan dari konversi alam sambil menyembunyikan risiko kebakaran, banjir, penyakit, dan kepunahan.

Melihat alam sebagai aset adalah kemajuan. Mengakui kerusakannya sebagai utang adalah ujian kesungguhan. Pada akhirnya, pertanyaan pembangunan bukan hanya berapa besar keuntungan yang dapat dipetik dari alam. Kita juga harus bertanya: utang apa yang sedang diciptakan, siapa yang akan membayarnya, dan apakah utang itu masih mungkin dilunasi?
Biodata penulis

*) Onrizal adalah peneliti pada Center for Tropical Biodiversity Conservation, Universitas Sumatera Utara. Ia menekuni ekologi, konservasi keanekaragaman hayati, dan tata kelola sumber daya alam.

Pewarta: Onrizal *)
Editor : Akung

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.