Bagikan:

JAKARTA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dipastikan mengalami penyesuaian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melarang penggunaan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini harus menyiapkan skema pendanaan baru di luar anggaran pendidikan agar program tersebut tetap berjalan.

Putusan MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan wajib digunakan untuk mendukung kebutuhan inti sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi. Dengan demikian, pembiayaan MBG tidak lagi dapat dibebankan pada pos anggaran pendidikan dalam postur APBN 2027.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, keputusan MK menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi anggaran pendidikan agar sepenuhnya diarahkan bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan operasional pendidikan.

"Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi," ujar Hetifah.

Ia mengatakan, meski Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu pelaksanaan putusan tersebut, Komisi X DPR mendorong agar pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan sudah mulai diterapkan dalam APBN 2027.

Namun, hingga saat ini DPR belum menerima penjelasan dari pemerintah mengenai sumber pendanaan pengganti untuk program MBG.

Menurut Hetifah, selama ini porsi terbesar pembiayaan MBG berasal dari anggaran pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu segera menyusun mekanisme pendanaan alternatif agar program prioritas tersebut tetap berjalan tanpa mengurangi hak sektor pendidikan.

"Dengan ditariknya porsi terbesar dari anggaran pendidikan, tentu pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, baik melalui penambahan pos anggaran baru, realokasi dari pos anggaran lain di luar pendidikan, maupun melalui dana cadangan. Namun, keputusan konkretnya masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR," jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan mengenai sumber pembiayaan baru akan menjadi salah satu agenda penting dalam penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2027.

Komisi X DPR juga menegaskan bahwa setelah anggaran pendidikan tidak lagi digunakan untuk membiayai MBG, alokasi dana pendidikan harus benar-benar difokuskan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Hetifah mengatakan DPR akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru, kualitas pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan sebagai prioritas dalam pembahasan APBN 2027.

"Prioritas utama yang selalu kami perjuangkan adalah peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Fokus dan sumber daya pendidikan harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari hulu ke hilir, dengan prioritas mutlak pada kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran," tegasnya.

Menurutnya, pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih tepat sasaran diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh daerah.

Arah kebijakan anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada pertengahan Agustus mendatang. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah akan membahas postur anggaran hingga mencapai kesepakatan mengenai pagu definitif APBN 2027.

BACA JUGA:

Hetifah memastikan DPR akan mengawal implementasi putusan MK agar pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan benar-benar diterapkan dalam penyusunan APBN tahun depan.

"Hal ini tentu menjadi perhatian kami. DPR bersama pemerintah akan membahas alokasi anggaran tersebut hingga tercapai kesepakatan mengenai pagu definitif RAPBN tahun anggaran 2027. Dorongan untuk merealisasikan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan sejak APBN 2027 akan sangat bergantung pada dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR nanti," pungkasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai menjadi titik penting dalam penyusunan APBN 2027, sekaligus mendorong pemerintah menyusun skema pendanaan MBG yang lebih berkelanjutan tanpa mengurangi alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.