Padang Panjang (ANTARA) - Persoalan sampah di Kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL), Kecamatan Padang Panjang Timur, mulai diarahkan untuk ditangani dari sumbernya. Tak sekadar mengandalkan pola buang dan angkut, kelurahan bersama Universitas Negeri Padang (UNP) mulai menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ditargetkan berjalan mandiri dan berkelanjutan.
Sejumlah program telah dipetakan, mulai dari pengolahan sampah organik menjadi kompos, pembuatan biopori, gotong royong dan lomba kebersihan lingkungan, hingga pengembangan bank sampah serta pengadaan mesin pres untuk pengelolaan sampah anorganik.
Lurah Tanah Pak Lambik, Romi Saputra, mengatakan kolaborasi dengan UNP memberikan gambaran mengenai program yang realistis diterapkan sesuai kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat.
Menurut Romi, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu kunci. Sampah tidak semestinya selalu dipandang sebagai barang yang harus segera dibuang, karena sebagian di antaranya masih dapat dimanfaatkan bahkan memiliki nilai ekonomi.
«“Kita ingin masyarakat tidak hanya melihat sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga melihat bahwa ada sampah yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi,” ujar Romi, Kamis (10/9/2026).»
Ia menegaskan, persoalan sampah tidak akan selesai hanya dengan mengandalkan pemerintah. Pengelolaan harus dimulai dari rumah tangga dan melibatkan masyarakat secara langsung.
Untuk itu, Kelompok Sadar Lingkungan (Pokdarling) diproyeksikan menjadi motor penggerak warga dalam menjaga kebersihan sekaligus mengembangkan sistem pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.
Hasil pemetaan aspirasi masyarakat menunjukkan sejumlah program yang dinilai dapat segera dijalankan. Pengolahan kompos, pembuatan biopori, lomba kebersihan lingkungan dan gotong royong masuk dalam kategori program jangka pendek karena relatif mudah diterapkan.
Sementara itu, pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres ditempatkan sebagai agenda jangka panjang.
Dari pemetaan tersebut, bank sampah menjadi program dengan dukungan aspirasi terbanyak, yakni 11 aspirasi. Disusul pengadaan mesin pres sebanyak enam aspirasi dan pengolahan kompos sebanyak lima aspirasi.
Romi mengatakan kelurahan tidak ingin membangun program yang besar di atas kertas tetapi sulit diterapkan di lapangan. Menurutnya, langkah awal harus dimulai dari kegiatan sederhana yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Yang penting kita mulai dari sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau sudah berjalan dan masyarakat melihat manfaatnya, tentu akan lebih mudah untuk mengembangkan program berikutnya,” katanya.
Bangun Sistem, Bukan Sekadar Penyuluhan
Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat UNP melalui Program Integrasi Program Studi dan Nagari (PIPN) yang digelar di Aula Kantor Lurah TPL beberapa waktu lalu.
Ketua Tim Pengabdi UNP, Adil Mubarak, mengatakan kegiatan itu tidak berhenti pada penyuluhan. Tim UNP mendorong terbentuknya proses belajar bersama yang dapat menjadi fondasi bagi sistem pengelolaan sampah yang mampu berjalan secara mandiri.
Menurut Adil, pembentukan Pokdarling harus menjadi awal dari gerakan masyarakat yang terus tumbuh, bukan sekadar formalitas setelah program pengabdian selesai.
“Pembentukan Pokdarling merupakan titik awal dari sebuah gerakan masyarakat, bukan akhir dari kegiatan pengabdian,” ujar Adil.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Perkim LH, Nofebrianto, turut hadir memberikan dukungan terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Hadir pula Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Padang Panjang Timur, Fery Putra Swid, yang mewakili camat.
Kader lingkungan yang ditugaskan Dinas Perkim LH, Venny, menilai dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting agar sistem yang dibangun tidak berhenti sebagai program sesaat.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas keterlibatan masyarakat melalui kelembagaan seperti Pokdarling sehingga pengelolaan lingkungan memiliki penggerak di tingkat kelurahan.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dibekali materi mengenai peran Pokdarling, penguatan organisasi, penyusunan rencana aksi, hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Masyarakat juga dilibatkan dalam sesi brainstorming untuk mengidentifikasi persoalan, potensi, serta alternatif pengelolaan sampah organik dan anorganik yang dinilai paling realistis diterapkan di lingkungan TPL.
Sebagai bekal agar program tidak berhenti setelah kegiatan pengabdian berakhir, Tim Pengabdi UNP menyerahkan dua bundel “Pedoman Operating Manual Pokdarling Tanah Pak Lambik” kepada pihak kelurahan.
Pedoman tersebut menjadi acuan dalam menjalankan kelembagaan Pokdarling, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja, pengelolaan persampahan, administrasi dan keuangan, kemitraan, hingga monitoring dan evaluasi.
Dengan pemetaan program yang telah dilakukan, TPL kini menghadapi tantangan berikutnya, memastikan gagasan pengelolaan sampah tersebut benar-benar bergerak dari ruang pertemuan ke lingkungan warga. Sebab, keberhasilan program pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya rencana, melainkan dari seberapa konsisten masyarakat memilah, mengolah dan mengurangi sampah dari sumbernya. (*)