Sementara itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat sempat terkendala luas lahan yang hanya mencapai 4,5 hektare.
Untuk memenuhi persyaratan, Pemerintah Kota Banjar kemudian memindahkan lokasi ke Kecamatan Pataruman dengan menyiapkan lahan seluas 6,6 hektare yang merupakan aset pemerintah kota.
"Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. Yang awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah lengkap dan siap," jelas Sudarsono.
Herman pun membenaran adanya lokasi baru tersebut, yang sudah diterima Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat. "Banjar baru saya terima dokumen yang baru, Pak. Karena yang kemarin lahannya 4,5 hektare. Yang baru ini 6,6 hektare milik Pemkot. Nanti akan kami tindaklanjuti," kata dia.
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Banjar juga menyampaikan kebutuhan penguatan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Ketua TAPPD Kota Banjar Bintang mengatakan, pemerintah daerah ingin memperluas intervensi produktif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di Banjar selama ini ditopang oleh kombinasi bantuan sosial, pelatihan, dan program pemberdayaan. Karena itu, Banjar mengusulkan penambahan penerima PKH sekaligus intervensi PPSE bagi warga yang masih produktif.
"Kami ingin bantuan itu tidak berhenti pada bansos. Kami ingin kompetensinya terus naik dan memberi efek pada penurunan pengangguran terbuka," ujar Bintang.
Mendengar hal tersebut, Kepala Pusdatin Kesos Joko Widiarto menjelaskan, kuota nasional PKH bersifat terbatas dan tidak seluruh keluarga pada Desil 1 hingga 4 otomatis menjadi penerima. Namun, pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan warga yang memenuhi syarat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation.
"Secara nasional kuota PKH itu 10 juta. Satu desil saja isinya sekitar sembilan juta. Jadi PKH sebenarnya hanya cukup untuk Desil 1 dan sebagian Desil 2. Kalau ada yang putus dan memenuhi syarat, silakan diusulkan melalui SIKS-NG," jelas dia.
Joko menambahkan, jalur yang lebih tepat untuk menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga produktif adalah melalui PPSE. "Kalau mau mengurangi tingkat pengangguran terbuka, jalannya ya PPSE, Pak," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna menyampaikan bahwa asesmen awal telah dilakukan terhadap 61 keluarga di Kota Banjar. "Sudah asesmen 61 KPM, Pak. Tetapi belum disalurkan, baru tahap asesmen," ujar Radik.
Agus Jabo pun merespons dengan meminta proposal PPSE Kota Banjar segera ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kuota yang tersedia. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan filantropi apabila kuota APBN terbatas.
"Kita ingin perubahan, tidak hanya bansos tetapi pemberdayaan. Kalau kuota PPSE masih ada, kita intervensi. Kalau terbatas, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan atau filantropi," kata Agus Jabo.