Tata kelola data dinilai penting untuk ketahanan pangan berkelanjutan

Jumat, 28 Agustus 2026 17:25 WIB

Petani menanam padi di lahan pertanian baru kawasan Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nym.

Jakarta (ANTARA) - Lead Researcher Koneksi 2024-2026 Fakultas Teknik UGM Bambang Hari Wibisono menilai perlindungan lahan pertanian produktif perlu didukung tata kelola data yang lebih partisipatif agar mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari urbanisasi, alih fungsi lahan, hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kalau masyarakat hanya diminta memperbarui data tanpa mendapatkan manfaat yang jelas, partisipasi akan sulit terjaga. Karena itu, data perlu memberikan manfaat nyata bagi petani agar mereka terdorong untuk terus berkontribusi," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan bahwa pendekatan kebijakan yang sifatnya top-down atau terpusat, akan menghambat keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga keberlanjutan pangan di Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam sesi "Cultivating the Future: Digital Governance for Sustainable Food Systems" pada CIPS DigiWeek 2026, yang mempertemukan akademisi, pemerintah, hingga pelaku sektor pertanian dan pangan untuk membahas peran tata kelola digital dalam pembangunan sistem pangan.

Menurut dia, hasil studi kolaboratif Indonesia-Australia menemukan sejumlah tantangan dalam perlindungan lahan pertanian, termasuk minimnya keterlibatan masyarakat.

Penelitian tersebut juga menguji pendekatan participatory mapping yang melibatkan petani dan warga masyarakat secara langsung dalam pemutakhiran data.

Hasilnya, kata dia, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk penyediaan informasi yang mendukung perlindungan lahan pertanian.

Menurut Bambang, pelibatan masyarakat penting karena kebijakan perlindungan lahan yang bersifat top-down sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan kebutuhan di tingkat lokal.

Sementara itu, Dosen University of Melbourne Serene Ho menambahkan Indonesia dan Australia sama-sama menyaksikan bagaimana urbanisasi dan pembangunan infrastruktur menekan keberadaan lahan pertanian produktif.

Menurut dia, di kedua negara, lahan berproduktivitas tinggi kerap terancam mengalami konversi karena berada di wilayah yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, lahan pertanian harus dilindungi dengan membangun tata kelola data dan kelembagaan yang mampu menjembatani kebutuhan pengambilan kebijakan di tingkat nasional dengan realitas di tingkat lokal.

Senada dengan hal tersebut, CEO HARA Firnando Sirait menekankan bahwa transformasi digital di sektor pertanian bukan semata mengubah proses manual menjadi digital.

"Digitalisasi bukan sekadar memindahkan formulir ke platform digital, tetapi memastikan tata kelola data berjalan dengan baik, mulai dari siapa yang mengumpulkan data, kapan diperbarui, hingga bagaimana data tersebut digunakan," kata Firnando.

Pewarta : Khaerul Izan
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026