REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengapresiasi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk "Kepemimpinan Nasional Demokratik Transformatif 2029: Studi Evaluasi Opinion Leaders" yang dirilis Kamis (15/10/2026).
Dalam studi yang menilai 31 tokoh nasional tersebut, salah satu pendiri MTI, Sudirman Said, memperoleh skor rata-rata kualitas kepemimpinan 6,3 dari skala 0–10.
Skor ini berada di atas Presiden Prabowo Subianto (5,1) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (4,4), serta sejumlah ketua umum partai politik.
Direktur Eksekutif MTI, Ahmad Jilul QF, menatakan pihaknya memandang survei ini penting setidaknya karena dua alasan.
Pertama, penilaian diberikan oleh kalangan yang kompeten. Responden studi ini bukan publik umum, melainkan 200 opinion leaders yang terdiri atas 166 akademisi dari berbagai bidang ilmu dan 34 jurnalis senior.
“Mereka dipilih karena mengenal seluruh tokoh yang dinilai, sehingga perbandingan dapat dilakukan secara setara,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Sebanyak 149 di antaranya bersedia namanya dipublikasikan sebagai penilai, sebuah bentuk akuntabilitas yang patut dihargai.
MTI juga mencatat bahwa SMRC secara terbuka menyatakan hasil studi ini bersifat deskriptif, bukan inferensial. Kejujuran metodologis semacam ini justru memperkuat kredibilitasnya.
Kedua, kriteria penilaiannya relevan dengan tantangan membereskan negara hari ini. Tokoh dinilai berdasarkan sepuluh aspek: kompetensi, empati, integritas, akseptabilitas, sikap pluralis-inklusif, kemampuan memimpin, komitmen terhadap demokrasi, komitmen terhadap kesejahteraan umum, komitmen terhadap profesionalisme TNI dan Polri, serta komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif.
“Ukuran-ukuran ini menjawab persoalan nyata bangsa, bukan sekadar popularitas atau elektabilitas,” kata Ahmad Jilul.
Hasil ini juga menarik karena Sudirman Said tidak sedang memegang jabatan publik maupun memimpin partai politik. Artinya, penilaian para opinion leaders didasarkan pada rekam jejak dan kualitas personal, bukan pada sorotan kekuasaan.
"Sudah waktunya proses seleksi dan promosi sumber kader kepemimpinan ditata ulang,” tutur dia.
Dia menyebut survei ini merupakan salah satu inovasi agar kepemimpinan politik masa depan tidak berputar-putar pada nama-nama tertentu yang tidak mencerminkan kapasitas terbaik.