Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah belum menerapkan perubahan penerima Program Makan Bergizi Gratis, termasuk wacana tidak memberikan MBG kepada kelompok desil 7 hingga 10. Pelaksanaan program masih dievaluasi setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sebelumnya meminta waktu sekitar satu bulan untuk membenahi BGN. Inventarisasi persoalan di lembaga itu telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Proses inventarisasi terhadap masalah-masalah yang ada di Badan Gizi Nasional sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Pangan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab meminta tambahan waktu untuk mempertajam pembenahan program.

BACA JUGA:

Masalah pelaksanaan MBG telah dikelompokkan ke dalam sejumlah klaster. Salah satu yang sedang dikaji ialah perbedaan pola pelayanan antara daerah biasa dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Prasetyo mengatakan skema yang berjalan di daerah dengan kondisi ideal tidak selalu dapat diterapkan di wilayah 3T. Jumlah penerima, jarak, dan sebaran lokasi menjadi kendala utama.

“Kalau itu daerah 3T, tentu kurang tepat jika pelaksanaan MBG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non-3T,” ujarnya.

Di wilayah 3T, penerima manfaat tersebar dalam kelompok kecil dengan jarak yang berjauhan. Pemerintah karena itu meminta kajian lebih rinci sebelum menentukan pola penyaluran.

“Di daerah-daerah 3T itu cukup jauh, menyebar, dan kecil-kecil, sehingga diminta melakukan exercise lebih detail lagi,” kata Prasetyo.

Dengan kajian yang masih berjalan, pemerintah belum menetapkan kapan perubahan skema MBG, termasuk berdasarkan kelompok desil, akan diterapkan.