Kota Jambi (ANTARA) - Pagi itu, seorang penjual tak lagi membuka pintu toko. Ia cukup menyalakan kamera telepon genggam, menyapa ribuan penonton melalui siaran langsung, lalu barang dagangannya habis dalam hitungan menit.
Di sudut lain, seorang ibu rumah tangga menerima pesanan kue melalui media sosial, sementara seorang mahasiswa memperoleh penghasilan sebagai kreator konten dan afiliator tanpa pernah memiliki papan nama usaha.
Wajah ekonomi Indonesia telah berubah. Batas antara usaha formal dan informal semakin berjarak. Sementara ruang digital melahirkan ribuan jenis pekerjaan baru yang belum pernah dikenal satu dekade lalu.
Perubahan besar itulah setidaknya yang menjadi satu alasan mengapa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin setiap sepuluh tahun. Sensus ini menjadi upaya negara memotret ulang denyut ekonomi Indonesia yang kini bergerak jauh lebih dinamis.
Cara mendata pun mesti berubah
Pakar Ekonomi Universitas Jambi Prof Haryadi menilai Sensus Ekonomi 2026 hadir pada momentum yang sangat berbeda dibandingkan pelaksanaan pada 2016.
Menurut dia, satu dekade terakhir telah mengubah struktur ekonomi nasional. Jika dahulu aktivitas usaha didominasi toko, kantor, atau lokasi usaha yang mudah dikenali. Kini banyak pelaku ekonomi bekerja dari rumah, bahkan hanya bermodal telepon pintar dan jaringan internet.
"Ekonomi digital berkembang sangat cepat. Sekarang ada konten kreator, afiliator, penjual live streaming, hingga pekerja lepas berbasis aplikasi. Mereka juga bagian dari pelaku ekonomi yang harus tercatat," ujarnya.
Perubahan itu membuat metode pendataan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional semata.
Jika pada Sensus Ekonomi pada 2016 petugas mendatangi bangunan usaha menggunakan kuesioner kertas, maka pada 2026, BPS menerapkan pendekatan yang jauh lebih adaptif melalui kombinasi Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), serta Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).
Model tersebut memberi kesempatan bagi perusahaan besar mengisi data secara mandiri melalui laman resmi BPS sebelum petugas turun langsung ke lapangan.
Memotret seluruh pelaku usaha
Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto menjelaskan tidak ada pelaku usaha yang sengaja dibiarkan luput dari pendataan.
Mulai dari perusahaan besar, UMKM, pedagang rumahan, hingga kreator konten, influencer, penata rias, maupun penjual musiman tetap menjadi bagian dari cakupan sensus sepanjang memenuhi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2025.
"Kalau usahanya tidak memiliki bangunan khusus, petugas akan menemukannya melalui pendataan rumah tangga. Jadi seluruh aktivitas ekonomi tetap bisa dipotret," katanya.
Menurut Kuswan, pendekatan tersebut menjadi salah satu pembeda utama dibanding sensus satu dekade lalu ketika ekonomi digital belum berkembang seperti sekarang.
Pendataan juga didukung aplikasi digital yang langsung digunakan petugas di lapangan, disertai dokumentasi geotagging sehingga kualitas data menjadi lebih akurat.
Namun tantangan terbesar bukan lagi soal teknologi.
Prof Haryadi mengingatkan bahwa keberhasilan sensus justru ditentukan oleh kepercayaan masyarakat.
Di tengah maraknya isu kebocoran data pribadi, sebagian pelaku usaha masih khawatir memberikan informasi mengenai aktivitas ekonominya.
Padahal data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan ataupun penegakan hukum, melainkan murni sebagai dasar statistik nasional.
Karena itu, menurutnya, BPS harus membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjelaskan bahwa data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik.
Kepercayaan publik menjadi modal utama agar masyarakat bersedia memberikan informasi secara jujur.
"Bukan sekadar mendata, tetapi membangun keyakinan bahwa data itu akan kembali menjadi manfaat bagi masyarakat sendiri," katanya.
Data menentukan arah pembangunan
Bagi pemerintah daerah, hasil sensus menjadi fondasi penyusunan kebijakan.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Mulai dari pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan publik hingga menarik investasi, seluruhnya memerlukan data yang dapat dipercaya.
Karena itu Pemerintah Kota Jambi mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui koordinasi dengan perangkat daerah hingga para ketua RT agar proses pendataan berjalan lancar.
Sebanyak sekitar 400 petugas diterjunkan ke seluruh wilayah Kota Jambi selama pendataan lapangan berlangsung.
Masyarakat pun diimbau menerima petugas sensus yang dilengkapi surat tugas, rompi, dan tanda pengenal resmi.
Data menjadi harapan
Di Palmerah, Petani Sayur Warno yang sehari-hari bekerja sebagai mitra tani menyambut baik kedatangan petugas BPS.
Baginya, sensus menjadi cara pemerintah mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara nyata.
"Kami senang ada pendataan. Pemerintah jadi tahu kondisi usaha masyarakat seperti apa," ujarnya.
Harapan sederhana itu sesungguhnya menggambarkan tujuan besar Sensus Ekonomi 2026. BPS bukan sedang menghitung angka semata.
Lembaga statistik itu sedang memotret wajah ekonomi Indonesia yang terus berubah.
Dari jutaan data yang dikumpulkan, pemerintah dapat melihat sektor yang tumbuh, daerah yang membutuhkan perhatian, hingga peluang investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru.
Pada akhirnya, sensus bukan hanya tentang kuesioner ataupun aplikasi digital.
Sensus adalah cerita tentang bagaimana setiap pelaku usaha besar maupun kecil, luring maupun daring memiliki kesempatan yang sama untuk ikut menentukan arah pembangunan Indonesia.
Karena di balik setiap data yang diberikan masyarakat, tersimpan satu harapan besar yaitu menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, ekonomi yang lebih inklusif, dan Indonesia yang semakin maju.
Editor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.