Lombok Tengah (ANTARA) - Sebanyak 12 sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pilot project program pencegahan kekerasan, perundungan (bullying), eksploitasi dan berbagai praktik yang dapat menghambat tumbuh kembang serta masa depan anak.

"Program ini untuk mendukung peserta didik memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, bebas dari bullying," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Lombok Tengah Kusriadi saat membuka peluncuran program tersebut di Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan pendampingan ini merupakan program kemitraan dengan classroom of hope (COH) Australia dan Lembaga Perlindungan Anak NTB serta organisasi Gugah Nurani Indonesia (GNI) dalam mewujudkan budaya sekolah yang aman menuju generasi emas 2045.

Baca juga: Mataram perkuat kolaborasi lintas sektor lindungi anak dan perempuan

"Tujuan program ini untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan serta mencegah pernikahan anak," ujarnya

Ia mengatakan 12 sekolah yang menjadi proyek percontohan tersebut, di antaranya 3 sekolah dasar, empat sekolah menengah pertama (SMP) dan program ini menyasar sekolah di pondok pesantren.

"Tahun ini ada 12 sekolah, program ini direncanakan menyasar semua sekolah di Lombok Tengah," katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Sukran mengatakan satuan pendidikan memiliki posisi strategis dalam pemenuhan hak tersebut, karena sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga ruang penting bagi pembentukan karakter, relasi sosial, pengembangan kapasitas, dan partisipasi anak.

Baca juga: Polres Lotara menetapkan seorang pria jadi tersangka rudapaksa anak

"Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, khususnya terkait perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Ia mengatakan upaya kolaboratif pencegahan perkawinan anak dan penguatan perlindungan anak telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama berbagai organisasi dan mitra pembangunan.

"Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga telah menempatkan isu pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah," kata dia.

Sedangkan Program Manajer GNI Provinsi NTB Denok Sari Saputri mengatakan program ini dilaksanakan selama satu tahun dan mencakup beberapa komponen, di antaranya pencegahan perkawinan anak, penguatan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari bullying, pengelolaan sampah dan lingkungan sekolah.

"Program ini menyasar penguatan kapasitas guru BK dan Peer Counselor, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan tujuan dan output kegiatan kick off project sebagai kegiatan awal untuk memberikan pemahaman mengenai keseluruhan program selama satu tahun, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mendorong komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung program perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah.

Baca juga: Penanganan bencana harus juga pastikan anak aman di pengungsian

Oleh karena itu, hal ini menjadi momentum penting untuk memulai implementasi program, menyatukan visi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, memperjelas pembagian peran, serta membangun komitmen bersama untuk mewujudkan satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah yang aman, nyaman, inklusif, ramah anak dan bebas dari kekerasan.

"Peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai isu pencegahan perkawinan anak, bullying, lingkungan sekolah aman dan nyaman, serta partisipasi anak," katanya.

Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026