Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Subulussalam segera mengubah tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah tersedia menjadi pekerjaan pemulihan nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
Hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Rabu, 12 Agustus 2026, menunjukkan realisasi belanja tambahan TKD Kota Subulussalam masih berkisar nol persen dari pagu Rp84,93 miliar. Kondisi ini perlu segera diatasi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tertunda hingga akhir tahun anggaran.
Pagu tambahan TKD tersebut telah dialokasikan untuk sejumlah sektor prioritas, yaitu pertanian Rp31,73 miliar, pendidikan Rp19,51 miliar, infrastruktur Rp16,45 miliar, urusan lainnya Rp15,42 miliar, dan kesehatan Rp1,83 miliar. Alokasi itu harus segera diwujudkan dalam kegiatan yang menjawab kebutuhan pemulihan warga.
Data sebelumnya mencatat tambahan TKD telah terealisasi sebagai pendapatan transfer ke rekening kas umum daerah. Tantangan saat ini adalah mempercepat realisasi belanja agar dana yang telah tersedia benar-benar memberi manfaat melalui perbaikan layanan publik, pemulihan pertanian, serta penanganan infrastruktur terdampak.
Pemanfaatan tambahan TKD Kota Subulussalam mengacu pada Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penjabaran APBK. Pelaksanaannya juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian TKD tahun anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Asrul Assani mengatakan pemerintah daerah segera menyusun perencanaan yang lebih menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan realisasi. Pemkot menargetkan seluruh kegiatan tambahan TKD dapat diselesaikan pada Desember 2026.
“Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai,” kata Asrul usai rapat evaluasi Satgas PRR di Kantor Wali Kota Subulussalam.
Ia menegaskan percepatan tetap harus berjalan sesuai regulasi, terutama dalam tahapan pengadaan barang dan jasa. Untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, Pemkot Subulussalam juga berencana membentuk Posko Satgas PRR tingkat kota.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menegaskan rendahnya serapan harus segera direspons dengan eksekusi kegiatan di lapangan. Ia mengingatkan penggunaan tambahan TKD akan menjadi bagian dari laporan realisasi anggaran dan objek pemeriksaan.
“Akhir tahun di Laporan Realisasi Anggaran. Pada saatnya pemda akan diaudit untuk penggunaan TKD tambahan,” ujar Imran seraya menambahkan akan meminta Provinsi Aceh melakukan asistensi terhadap Kota Subulussalam dalam proses pemulihan permanen.
Memasuki triwulan ketiga, Satgas PRR meminta seluruh perangkat daerah pengelola anggaran mempercepat perencanaan, pengadaan, kontrak, hingga pelaksanaan fisik. Anggaran tambahan TKD harus digunakan khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk membayar utang, menutup defisit, atau kepentingan di luar pemulihan pascabencana.
“Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah,” tegas Imran.