REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Sebanyak 350 perusahaan dilibatkan dalam penanganan sekitar 10.000 hektare lahan pertanian dan gambut yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Pemerintah menargetkan penanganan lahan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan melalui pengerahan personel dan peralatan dari berbagai pihak.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, keterlibatan perusahaan diperlukan untuk membantu pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menangani kawasan yang berisiko terbakar. Dukungan dunia usaha mencakup penyediaan tenaga dan peralatan untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.
“Ada 350 dunia usaha yang bergerak. Secara bertahap kita minta berkontribusi langsung dalam bentuk personel dan peralatan,” ujar Hanif.
Penanganan difokuskan pada dua jenis lahan, yakni persawahan bekas panen atau gagal panen serta kawasan gambut. Kedua jenis lahan tersebut membutuhkan metode penanganan berbeda untuk mengurangi risiko kebakaran.
Pada lahan persawahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota diminta mengerahkan peralatan pembalik tanah. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai dalam satu minggu agar sisa tanaman setelah panen tidak menjadi bahan bakar kebakaran.
Pemerintah menyiapkan hampir 50 unit peralatan pembalik tanah untuk menangani lahan pertanian. Pengolahan tanah dilakukan untuk mengurangi potensi kebakaran pada area persawahan yang telah selesai dipanen maupun mengalami gagal panen.
Sementara itu, penanganan kawasan gambut difokuskan pada area seluas sekitar 1.650 hektare. Pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, dan perusahaan untuk melakukan pembasahan lahan dengan menaikkan muka air Sungai Martapura.
Upaya tersebut dilakukan agar kondisi gambut kembali basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan. Untuk mendukung pekerjaan di lapangan, disiapkan 15 unit mobil tangki dari Korem 101/Antasari serta sekitar 30 unit mobil tangki milik pihak swasta.
Hanif mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor karena karakteristik lahan dan tingkat kerawanannya berbeda. Pemerintah menerapkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.
Seluruh unsur yang terlibat diminta menjalankan penanganan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi lapangan. Pemerintah berharap metode penanganan di Kalimantan Selatan dapat diterapkan di provinsi lain yang menghadapi ancaman kebakaran serupa.
“Keberhasilan dari Kalimantan Selatan ini harapan kami bisa direplikasi untuk daerah Kalimantan Tengah yang hari ini juga sangat krusial dan Sumatera Selatan juga sama krusial,” ujar Hanif.
sumber : Antara