Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan evaluasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Qodari, evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna pada pekan lalu, bertujuan mengukur capaian program pemerintah sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan perbaikan yang masih diperlukan.
"Melalui evaluasi, pemerintah dapat memahami apa yang telah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dalam evaluasi ini, pemerintah telah menyelesaikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, meresmikan Proyek Gas Abadi Masela yang sempat tertunda selama 28 tahun, serta meluncurkan bahan bakar B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti capaian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun ini.
Di bidang pelayanan publik, pemerintah mencatat kemajuan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini telah hadir di 313 kabupaten/kota dengan menyediakan 150 jenis layanan dalam satu lokasi.
Menurut Qodari, keberadaan MPP membuat masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam maupun berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai layanan administrasi.
Pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital, termasuk digitalisasi program perlindungan sosial yang saat ini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Ia menyebut sekitar 1 juta keluarga kini telah terdaftar dalam sistem tersebut dari target 12,5 juta keluarga.
"Sebelumnya, untuk mengurus berbagai dokumen dan pendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis," kata Qodari.
Qodari menegaskan berbagai capaian tersebut bukan sekadar memenuhi target administrasi, melainkan menjadi bukti pemerintah terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga memandang bahwa evaluasi merupakan budaya kerja yang sehat sekaligus mekanisme untuk menjaga agar seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai arahan Presiden prabowo.
Karena itu, lanjut Qodari, hasil evaluasi tidak akan mengubah komitmen pemerintah terhadap program-program prioritas nasional.
"Evaluasi justru akan memperkuat pelaksanaan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat efektivitas belanja negara, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Baca juga: Bakom: tata letak sidang kabinet untuk efektivitas arahan Presiden
Baca juga: Ka Bakom: Blok Masela investasi strategis masa depan Indonesia
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.