Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dibentuk untuk mengawasi rekonstruksi Gaza akhirnya menerbitkan kontrak konstruksi pertamanya di wilayah yang hancur akibat perang tersebut. Namun, proyek perdana itu bukan pembangunan perumahan atau infrastruktur sipil, melainkan pembangunan pos militer sederhana untuk menampung pasukan Maroko.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, kontrak yang belum difinalisasi itu diberikan kepada Arkel International, perusahaan yang berbasis di Louisiana, AS, dan sebelumnya pernah mengerjakan proyek-proyek pemerintah AS di negara-negara seperti Irak.

BOP dibentuk pada Januari lalu dan diketuai langsung oleh Trump. Lembaga tersebut dipimpin oleh tim yang antara lain mencakup menantunya, Jared Kushner, serta sahabat dekatnya, Steve Witkoff.

Pilihan Redaksi

• Israel Siap Ganggu Negosiasi AS-Iran, Netanyahu Janjikan Ini
• AS Kehilangan Pegangan di Perang Iran, Trump Maju Kena-Mundur Kena
• Trump Membangkang dari Putusan Mahkamah Agung, Nekat Teken Aturan Baru

Dalam surat elektronik, seorang pejabat BOP mengatakan dewan tersebut bersama kelompok teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengawasi Gaza saat ini sedang mempersiapkan sejumlah kontrak.

"Dewan dan kelompok teknokrat Palestina yang dipasang untuk mengawasi Gaza berada pada tahap akhir dalam mempersiapkan beberapa pemberian kontrak. Tidak ada satu pun yang telah difinalisasi," kata pejabat tersebut, dilansir The Guardian, Jumat (7/8/2026).

Kelompok Palestina yang dimaksud dikenal sebagai National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Pejabat itu menjelaskan salah satu kontrak yang sedang dipersiapkan berkaitan dengan pembangunan fasilitas untuk mendukung pasukan stabilisasi internasional.

"Salah satu kontrak yang sedang dipertimbangkan menyangkut fasilitas untuk mendukung International Stabilisation Force (ISF), yang akan membantu pelaksanaan pengaturan keamanan dan tata kelola sesuai peta jalan yang telah disusun," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proyek tersebut hanyalah awal dari berbagai proyek lain yang direncanakan untuk wilayah Gaza.

"Kontrak ini akan menjadi salah satu dari banyak kontrak yang sangat penting bagi masa depan Gaza," katanya.

Kontrak tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Trump mengumumkan bahwa Hamas telah setuju untuk melucuti senjata. Namun, masih terdapat banyak pertanyaan mengenai bagaimana kelompok tersebut akan benar-benar menyerahkan persenjataannya.

Israel sendiri menentang rencana tersebut dan justru meningkatkan serangan udara di Gaza setelah pengumuman Trump.

Menurut sumber yang sama, pangkalan yang kini direncanakan memiliki ukuran sekitar 100 meter x 120 meter dan ditujukan untuk menampung kontingen pasukan Maroko yang akan bergiliran bertugas dari pangkalan mereka di Israel.

Pangkalan itu akan dibangun di wilayah yang saat ini berada di bawah kendali langsung militer Israel, yakni sekitar 60% dari wilayah Gaza. Selain itu, pasukan Israel juga telah menciptakan zona penyangga di luar area tersebut.

Sumber itu mengatakan pangkalan tersebut berada sekitar satu mil dari perbatasan Israel dan dirancang dengan akses evakuasi cepat apabila pasukan kecil tersebut mendapat serangan.

"Pangkalan itu berada sekitar satu mil dari perbatasan Israel dan akan memiliki 'jalur ekstraksi cepat' jika pasukan kecil tersebut diserang," kata sumber tersebut.

Adpaun resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengesahkan pembentukan BOP memang menyetujui pembentukan ISF untuk Gaza. Namun hingga kini belum jelas negara mana saja yang akan menyumbangkan pasukan.

Maroko diketahui telah menjanjikan kontingen kecil, tetapi kerangka hukum ISF masih belum difinalisasi dan waktu pengerahan pasukan juga belum ditentukan.

Dalam rencana kontrak sebelumnya yang pernah dilihat media, pangkalan berkapasitas 150 personel ini sebenarnya hanyalah fase pertama dari proyek yang jauh lebih besar. Fase lanjutan mencakup pembangunan pangkalan militer berkapasitas 5.000 personel untuk ISF di Gaza.

Rencana tersebut meliputi pembangunan posisi tempur kendaraan militer serta tanggul pertahanan di sekeliling pangkalan. Fasilitasnya dirancang sederhana dan hanya cocok untuk penempatan jangka pendek.

Dokumen kontrak sebelumnya menyebut fase awal akan terdiri atas "tenda dan ranjang lipat bagi pasukan untuk tidur, serta toilet kimia dan stasiun cuci tangan."

"Pada tahap ini, itulah yang kami anggap layak huni," demikian bunyi dokumen tersebut.

Ambisi "New Gaza" Menyusut Drastis

Proyek pangkalan militer ini juga mencerminkan perubahan besar dalam visi rekonstruksi Gaza yang pernah dipromosikan Trump dan Kushner.

Pada pertemuan pertama BOP pada Januari lalu, Kushner memperkenalkan "master plan" pembangunan "New Gaza", sebuah kota pesisir modern dengan menara-menara multifungsi yang megah.

"Ini bisa menjadi sebuah harapan, bisa menjadi sebuah tujuan. Banyak industri di sana," kata Kushner saat itu.

Namun, laporan sebelumnya menunjukkan bahwa rencana rekonstruksi Gaza telah menyusut drastis dari cetak biru ambisius untuk membangun kembali seluruh wilayah menjadi sekadar proyek percontohan kecil di bagian selatan Jalur Gaza.

Pembangunan pos militer untuk pasukan Maroko kini menjadi proyek pertama yang benar-benar bergerak menuju tahap pelaksanaan.

Trump sendiri pernah mengumumkan pada Februari 2025 bahwa AS akan "mengambil alih" dan "memiliki" Gaza. Namun, kesepakatan yang kemudian melahirkan BOP tidak sampai memberikan kewenangan sebesar itu kepada Washington.

Sementara itu, kondisi di Gaza masih sangat memprihatinkan. Sedikitnya 80% bangunan di wilayah tersebut rusak atau hancur akibat perang. Sepuluh bulan setelah gencatan senjata diberlakukan, sebagian besar dari sekitar 2 juta penduduk Gaza masih tinggal di kamp-kamp darurat yang tidak layak dan tidak higienis.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]