Presiden, abad kedua NU, dan "paket istana"

Rabu, 2 September 2026 15:31 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara penutupan Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). ANTARA/HO-BPMI Setpres-Laily Rachev/pri.

Jakarta (ANTARA) - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) adalah perhelatan paling ramai dibandingkan berbagai muktamar organisasi lain, karena banyak pihak yang bukan NU justru berkepentingan, bahkan orang tidak paham NU pun melibatkan diri.

Apalagi, Muktamar ke-35 NU di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27-31 Agustus 2026, juga agak berbeda dengan muktamar sebelumnya. Pemilihan pemimpin pucuk di PBNU yang digelar Tambakberas itu dibuka dan juga ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saat membuka muktamar pada 27 Agustus 2026), Presiden Prabowo Subianto melontarkan satu frasa menarik, yakni "jas hijau" atau jangan sekali-sekali menghilangkan jasa ulama. Lontaran itu dipertegas Presiden Prabowo dengan frasa "jas merah" dari Bung Karno.

“Jas Hijau” yang diviralkan Presiden itu, seolah melengkapi realitas bahwa kemerdekaan Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta, tapi ujian kemerdekaan itu sesungguhnya justru pecah di Surabaya, dalam pertempuran yang dibayar tunai lewat darah dan nyawa laskar santri di bawah panji Resolusi Jihad 1945.

Tidak hanya itu, Prabowo juga mengapresiasi peran NU dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baginya, NU merupakan organisasi yang memiliki jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan dan kehidupan kebangsaan. Prabowo mencontohkan lagu “Syubbanul Wathan” yang diciptakan KH Abdul Wahab Chasbullah sebagai simbol semangat kebangsaan di lingkungan NU. Lagu patriotik itu menunjukkan NU ingin Indonesia merdeka dan bangkit.

Atas jasa besar NU itulah, pemerintah perlu membangun hubungan yang kuat dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti NU dan Muhammadiyah. Karena itu "jas hijau" (jangan lupakan jasa ulama) adalah harapan Presiden Prabowo agar peran ulama di abad kedua NU tetap menjaga akhlak anak bangsa, menjaga kerukunan dan kedamaian.

Saat menutup Muktamar ke-35 NU, 31 Agustus dan menerima kartu anggota Nahdlatul Ulama (Karta-NU), Presiden Prabowo menyatakan organisasi itu telah memberi contoh sebagai ormas dengan jutaan warga bisa melaksanakan muktamar dengan damai dan rukun. Karena itu, Presiden juga “menangkap” pesan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar agar fokus pada upaya mengangkat rakyat untuk keluar dari kemiskinan sebanyak-banyaknya, tentunya bekerja sama dengan NU juga.

“Paket Istana”

Kehadiran Presiden Prabowo untuk membuka dan menutup muktamar itu memunculkan isu yang berseliweran di forum ribuan pengurus NU se-Indonesia dan perwakilan beberapa cabang istimewa (PCI), seperti “paket istana” dalam pencalonan pemimpin NU, padahal muktamar di abad kedua NU itu sudah menggunakan sistem AHWA.

Hal yang tidak banyak diketahui para pengamat adalah AHWA atau Ahlul Halli Wal 'Aqdi (orang yang mampu mengurai masalah yang rumit menjadi kesatuan dalam keputusan yang berkualitas dan mengikat) atau “musyawarah mufakat”, yang memilih siapa yang tepat menjabat rais aam syuriah dan ketua umum tanfidziyah.

Apakah benar ada “paket istana”? Kalau pengamat yang melempar isu itu tahu persoalan sebenarnya, tentu pengamat itu tidak akan membuat kesimpulan seperti itu, karena isu politis itu baru muncul sekitar sepekan menjelang muktamar hingga ke forum-forum muktamar, padahal sistem AHWA itu sudah bergulir sejak tahun 2015, yakni pada muktamar ke-33.

Jadi, apakah isu yang muncul selang sepekan itu lebih dapat dibenarkan daripada sistem yang bergulir 11 tahun? Kalau pun ada kesimpulan yang sama antara isu yang baru sepekan dengan sistem yang bergulir 11 tahunan agaknya lebih merupakan kebetulan, yang semuanya berlangsung dalam proses takdir.

Artinya, kesamaan “hasil akhir” itu tidak serta merta dapat disimpulkan dengan “paket istana” sebagaimana diisukan, karena proses kesepakatan untuk menghasilkan AHWA itu sangat lama dan praktik AHWA dalam Muktamar ke-35 NU juga tidak dapat disederhanakan dengan istilah “paket istana” itu.

AHWA dalam proses yang diusulkan pada Muktamar ke-33 NU (2015) akhirnya diterima tapi hanya berlaku untuk pemilihan rais aam, sedangkan AHWA untuk pemilihan rais aam yang sekaligus pemilihan ketua umum itu baru diterima dalam Muktamar ke-35 NU.

AHWA dalam praktik di Muktamar ke-35 NU mulai berlaku untuk pemilihan Rais Aam 2026-2031 dan Ketua Umum PBNU 2026-2031, namun proses pemberlakuan itu pun cukup alot melalui voting antara 401 muktamirin sepakat sistem AHWA dengan 150 muktamirin yang memilih demokrasi satu orang satu suara, serta muktamirin lainnya memilih abstain.

Akhirnya, sembilan ulama yang terpilih masuk AHWA pun bermusyawarah untuk memilih rais aam hingga terpilih KH Miftachul Akhyar, meski KH Miftachul Akhyar secara perolehan suara merupakan anggota AHWA peringkat 4, namun musyawarah AHWA yang dipandu KH Anwar Iskandar menyepakati nama KH Miftachul Akhyar, karena sembilan anggota AHWA itu tercatat 6 ulama memilih KH Miftachul Akhyar dan tiga orang memilih ulama lainnya.

Proses yang sama juga dialami Ketua Umum PBNU 2026-2031 KH Abdul Hakim Mahfudz yang terpilih setelah meraih 472 dari 552 suara dalam proses penjaringan. Hal yang menarik, Gus Kikin yang diisukan “paket istana” itu justru sudah mengampanyekan “Qonun Asasi” sebagai salah satu program prioritas sejak setahun silam, bukan sepekan terakhir.

Abad kedua NU

Terlepas dari masalah pemilihan, sambutan Ketua Umum PBNU Terpilih 2026-2031 KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dalam penutupan Muktamar ke-35 NU yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, agaknya menarik untuk perjalanan “Abad Kedua NU” yang tahun 2026 memang merupakan “pintu masuk” (gerbang) Abad Kedua NU (2026-2126).

Gus Kikin menyatakan ada hal yang berbeda dalam Muktamar ke-35 NU kali ini, baik kehadiran presiden untuk membuka dan sekaligus menutup, maupun kebersamaan pengurus dan panitia, serta semangat warga NU dalam menyemarakkan Muktamar Tambakberas.

Ke depan, pihaknya akan mendorong kebersamaan dan semangat berkhidmah di NU dengan berpedoman pada Qonun Asasi yang dirumuskan muassis atau pendiri NU KHM Hasyim Asy’ari sejak 1926 dan selesai ditulis pada 1928, lalu dikembangkan sebagai pedoman atau manhaj, fikroh, harokah, namun sempat tidak dipakai ketika NU berpolitik pada 1952 hingga akhirnya NU kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984.

Apalagi, pihaknya juga sudah melakukan riset terhadap Qonun Asasi yang selama ini hanya di bagian pembuka, tapi sekarang sudah lengkap (4 bab), sehingga bisa jadi panduan PBNU ke depan untuk kebersamaan, persatuan, dan kerja sama, sehingga sistem AHWA benar-benar terwujud dari pusat hingga daerah.

Selain program prioritas kebersamaan dalam kepemimpinan melalui Qonun Asasi, Gus Kikin juga berfokus pada program ekonomi/UMKM, karena tradisi keilmuan yang dijalani ulama asal Jombang itu, setelah pesantren adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta (1975-1979) dan memasuki dunia profesional di perusahaan, lalu masuk ke struktur NU bidang ekonomi, hingga akhirnya kembali ke pesantren sebagai pengasuh ke-8 di Pesantren Tebuireng dan kini menjadi Ketua Umum PBNU.

Fokus lain setelah Qonun Asasi dan ekonomi/UMKM, Gus Kikin sebagai sosok yang memiliki pengalaman manajerial juga akan fokus pada program tata kelola teknologi (digital), mengingat abad kedua NU juga menghadapi tantangan yang jauh lebih senyap tapi daya hancurnya sama, seperti AI yang menitikberatkan pada “kebenaran kuantitas” (algoritma) bisa “mengalahkan” secara telak pada “kebenaran kualitas” (nilai).

*) Edy M Ya'kub adalah purna-pewarta LKBN ANTARA yang pernah meliput Muktamar NU di Kediri (1999), Muktamar NU di Jombang (2015), dan kini menjadi panitia bidang publikasi Muktamar NU di Pesantren Tambakberas, Jombang.

Pewarta : Edy M Ya’kub *)
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026