AKURAT.CO Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menargetkan lifting minyak mentah sebesar 610.000 barel per hari (bph) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Target tersebut tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan target tahun 2026 yang berada diangka 610.000 barel per hari (bph).

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026/2027 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Catat Lifting Perdana B50, Siap Pasok SPBU di Indonesia Barat dan Timur

Sementara itu, Prabowo menargetkan lifting gas bumi menjadi 954.000 barel setara minyak per hari (boepd) dalam RAPBN 2026.

Tentunya angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target yang sempat dipatok sebelumnya pada APBN 2026 yang berada di level 984.000 barel setara minyak per hari (boepd).

“Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari,” kata Prabowo dalam Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Lebih lanjut, Prabowo mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) berada di angka USD75 per barel pada RAPBN tahun depan atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang dipatok USD70 per barel.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat lifting minyak nasional berada di level 576,2 ribu barel per hari (BOPD) per tanggal 31 Mei 2026.

Jumlah tersebut merupakan gabungan dari produksi minyak sebesar 491,3 ribu BOPD, kondensat sebanyak 55,8 ribu BOPD, dan natural gas liquid (NGL) sebanyak 29,1 ribu BOPD.

Baca Juga: Belum Sentuh Target, SKK Migas Ungkap Lifting Minyak Nasional Baru 576.000 BOPD

“Untuk lifting minyak, untuk 2026, kami saat ini realisasinya sekitar 570.000 BOPD, outlook-nya sampai dengan akhir tahun sekitar 600.000-610.000 BOPD,” kata Djoko saat rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/6/2026).