Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Poltracking Indonesia melansir hasil survei terbaru yang menunjukkan, 44,6 persen publik menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak perlu dilanjutkan. Sedangkan 42,1 persen publik ingin MBG tetap berjalan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan MBG memiliki gagasan positif dan popularitasnya masih tinggi. Namun, persoalan dalam pelaksanaannya mulai memengaruhi persepsi masyarakat.
“MBG berhasil dalam konteks visi program yang bagus, tetapi gagal dalam implementasi program” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei Poltracking Indonesia secara daring, Senin (31/8/2026).
Popularitas MBG mencapai 93,9 persen. Dari masyarakat yang mengetahui program tersebut, 49,2 persen mengaku tidak puas. Sedangkan 46,4 persen menyatakan puas.
Poltracking memotret turunnya kepuasan publik pada program MBG. Pada Mei 2026, angkanya mencapai 51,9 persen, lalu turun menjadi sekitar 48 persen pada Juli 2026 dan kembali merosot menjadi 42,1 persen pada Agustus 2026.
Sebaliknya, proporsi yang menilai program itu tak perlu diteruskan meningkat hingga 44,6 persen.
Hanta menyebut berbagai persoalan implementasi, mulai dari kualitas makanan hingga manajemen program, menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah.
“Penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pengembangan, implementasi dan evaluasi program MBG” ujarnya.
Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel tersebar secara proporsional di 38 provinsi berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024. Responden dipilih secara acak dan diwawancarai pewawancara terlatih dengan bantuan teknologi aplikasi.
Dalam rekomendasinya, Poltracking mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Salah satu opsi yang ditawarkan ialah mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu.
Poltracking menilai skema BLT dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dari sisi implementasi, dengan tetap disertai pengawasan terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.