Warta Ekonomi, Jakarta -
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) baru menyumbang 0,51% terhadap bauran energi nasional, di tengah peluncuran program pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah kini menaruh perhatian pada realisasi tahap awal program PLTS 100 GWp sebesar 5,3 GWp.
“Program PLTS 100 Gigawatt Peak juga kemarin baru saja diresmikan. Ini menjadi atensi kita bersama untuk sama-sama mewujudkan peluncuran pertama 5,3 Gigawatt itu harus kita wujudkan segera,” kata Eniya dalam EBTKE Connect 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Eniya menjelaskan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional saat ini mencapai 17,3%. Dalam komposisi tersebut, kontribusi PLTS masih berada di bawah bioenergi, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, serta panas bumi.
Berdasarkan paparannya, bioenergi untuk pembangkitan menyumbang 4,19% dari bauran energi nasional, PLTA 2,69%, dan panas bumi 1,84%. Sementara itu, energi surya berada di level 0,51%, sedangkan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB baru berkontribusi 0,06%.
Di sisi nonkelistrikan, fatty acid methyl ester atau FAME menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 5,01%, disusul biomassa sebesar 2,82%.
“Kalau kita perhatikan di sini, ini yang paling besar adalah bio. Jadi sumber energi di Indonesia yang paling mempunyai share terbanyak adalah bioenergi. Dan di sini kalau kita lihat PLTS masih sangat kecil,” ujar Eniya.
Pemerintah menargetkan porsi EBT berada di kisaran 18%-21% pada 2026. Dalam rencana jangka menengah, ESDM menargetkan bauran EBT mencapai 30% pada 2034.
“Kalau kita melihat dari capaian energi mix nasional itu baru mencapai 17,3%. Jadi ini target-target ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana cara mencapai sesuai Renstra yang sudah dikeluarkan,” lanjut Eniya.
Program PLTS 100 GWp sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memulai tahap awal melalui 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp, sementara PLN Indonesia Power menggarap tiga proyek PLTS berkapasitas 396,4 megawatt peak (MWp).
Baca Juga: ESDM Tunggu Naskah Resmi RUU Migas dari DPR untuk Kaji Pembentukan BUK Migas
Baca Juga: ESDM Siapkan Pilot Project Alihkan Penambang Ilegal ke Peternakan dan Perkebunan
Selain percepatan PLTS, ESDM juga membuka lelang 14 wilayah kerja panas bumi dengan target kapasitas 732 megawatt (MW). Pemerintah menilai langkah itu diperlukan untuk memperbesar investasi panas bumi, yang ditargetkan mendapat tambahan 5,2 GW dalam RUPTL.
Eniya menyebut percepatan investasi EBT membutuhkan pembenahan regulasi dan ekosistem. Salah satu yang masih ditunggu pengembang adalah rancangan peraturan menteri tentang karbon sektor energi.
“Kalau PLTS misalnya harganya 5 sen, maka karbonnya ini bisa berharga 1 sen. Jadi ada pengurangan cashback yang bisa diterima oleh pengembang,” tutup Eniya.