Zhafa Yuda Rehema, CNBC Indonesia
01 September 2026 21:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Rusia Vladimir Putin disebut tengah mempertimbangkan langkah untuk meningkatkan eskalasi perang di Ukraina. Kekhawatiran ini mulai meningkat di kalangan negara-negara NATO.
Dalam pertemuan dengan staf dan mahasiswa sebuah universitas di Moskow pada 29 Agustus 2026, Putin mengatakan orca memangsa beruang kutub.
"Itulah rantai makanan," ujar Putin, dikutip dari The Economist.
Dia bahkan mengatakan anak-anak perlu diajarkan mengenai hal tersebut agar memahami dunia yang mereka tinggali dan alasan Rusia menjalankan apa yang disebutnya sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina.
Namun, klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ada kasus yang diketahui mengenai orca memangsa beruang kutub.
Pernyataan itu justru dinilai memberikan gambaran mengenai cara pandang Putin yang melihat dunia dalam kerangka predator dan mangsa.
Kekhawatiran Barat kini meningkat karena perang Rusia-Ukraina telah berlangsung lama tanpa terobosan berarti. Pasukan Rusia disebut mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun, sementara korban tewas dan luka terus bertambah.
Perang pun berubah menjadi adu serangan drone dan rudal. Ukraina memang mengalami kerusakan besar, tetapi Rusia juga mulai merasakan dampaknya, terutama terhadap infrastruktur dan aktivitas ekonominya.
Dukungan ke Putin Tergerus
Pada saat yang sama, dukungan publik mulai tergerus. Jajak pendapat Levada Centre menunjukkan 57% warga Rusia menggambarkan "tegang" sebagai situasi negaranya. Dengan perang, korban jiwa, mobilisasi, serangan drone dan ketidakpastian masa depan menjadi sejumlah alasan yang disebut responden.
Di kalangan elite Rusia, persoalannya bahkan bukan hanya ekonomi atau kegagalan militer. Perang yang hampir memasuki tahun kelima mulai dipandang sebagai waktu yang terbuang.
Bagi Putin, mundur dari perang dalam kondisi tersebut juga bukan pilihan sederhana. Mengakhiri perang tanpa mencapai tujuan minimalnya dapat dipersepsikan sebagai kelemahan, sesuatu yang sangat berisiko dalam sistem politik Rusia.
Negara-negara NATO mulai meningkatkan kewaspadaan. Direktur Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA John Ratcliffe terbang ke Moskow pada 25 Agustus 2026.
Finlandia meminta bantuan pesawat dan kapal perang Swedia untuk memantau perbatasannya dengan Rusia.
Jerman juga bersiap menuduh Rusia terkait serangan drone di bandara Leipzig pada 4 Agustus dan kemungkinan menjatuhkan sanksi tambahan.
Romania menyatakan telah menghancurkan drone laut Rusia yang menargetkan anjungan pengeboran di wilayah perairannya, sementara Slovakia menggagalkan aksi pembakaran terhadap sebuah pabrik drone.
Serangkaian kejadian tersebut belum berarti Rusia sedang menuju perang terbuka dengan NATO. Tetapi garis konflik mulai terlihat semakin dekat dengan wilayah dan kepentingan negara-negara Eropa.
Anggaran Rusia Tekor
Di tengah perang, Rusia menghadapi tekanan baru pada anggarannya. Pada Januari-Juni 2026, defisit pemerintah mencapai RUB 5,7 triliun atau sekitar Rp1.161 triliun (1 RUB= Rp 203,8), jauh di atas target defisit sepanjang tahun yang hanya RUB 3,8 triliun.
Defisit RUB 5,7 triliun atau setara sekitar 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut bahkan sudah melampaui target defisit 2026 sebesar RUB3,8 triliun atau 1,6% dari PDB.
Tekanan fiskal terjadi ketika sumber pemasukan utama Rusia justru melemah.
Sektor energi masih menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar Rusia. Minyak dan gas menyumbang sekitar 20% pendapatan anggaran pemerintah, sehingga harga energi dan nilai tukar rubel menjadi faktor penting bagi kondisi fiskal negara.
Namun, harga minyak yang lebih tinggi tidak otomatis membuat penerimaan pemerintah meningkat.
Pada semester I-2026, penerimaan minyak dan gas justru anjlok 23% menjadi RUB3,7 triliun.
Padahal, harga minyak yang menjadi dasar perhitungan pajak pemerintah berada di sekitar US$68 per barel, lebih tinggi dari asumsi anggaran sebesar US$59 per barel.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Rusia mulai mengambil langkah yang berpotensi mendorong pelemahan rubel.
Pada awal Agustus, Kementerian Keuangan Rusia meningkatkan pembelian valuta asing dan emas harian dari sekitar RUB5,4 miliar menjadi RUB6,5 miliar.
Kebijakan tersebut ikut menekan rubel. Nilai tukar yang berada di sekitar RUB80 per dolar AS pada awal Agustus kemudian bergerak melewati RUB85 per dolar AS pada pertengahan bulan.
Penerimaan minyak dan gas umumnya diperoleh dalam dolar AS. Ketika dolar dikonversikan ke rubel, nilai tukar yang lebih kuat berarti penerimaan yang diterima pemerintah dalam mata uang lokal menjadi lebih kecil.
Sederhananya, setiap US$1 penerimaan ekspor hanya menghasilkan sekitar RUB77 jika kurs berada di level RUB77 per dolar.
Namun, jika kurs berada di RUB92 per dolar, penerimaan yang sama akan menghasilkan RUB92.
Perbedaan tersebut penting karena pajak dan penerimaan sektor energi pada akhirnya masuk ke anggaran pemerintah dalam rubel.
Artinya, rubel yang terlalu kuat justru dapat mengurangi nilai penerimaan ekspor ketika dikonversikan ke mata uang domestik.
Sebaliknya, pelemahan rubel dapat meningkatkan nilai rubel dari penerimaan ekspor yang sama dan memberikan tambahan ruang bagi anggaran.
Namun, kebijakan tersebut bukan tanpa konsekuensi.
Pelemahan rubel membuat barang impor menjadi lebih mahal. Dampaknya dapat merembet ke harga barang konsumsi dan memperbesar tekanan inflasi.
Inflasi Rusia berada di sekitar 6% pada Juni 2026. Tekanan harga juga diperburuk oleh kelangkaan bensin setelah serangan Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia.
(mae/mae)