Warta Ekonomi, Jakarta -
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menjadi sasaran kritik. Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Dalam pandangannya, KDMP justru lebih tepat disebut sebagai instrumen politik ketimbang lembaga koperasi yang dikelola berdasarkan keanggotaan.
“Itu permen aja. Kopdes itu sebenarnya bukan Kopdes kok, itu mah warung politik. Kios politik yang dibikin,” imbuhnya.
Syukur menjelaskan bahwa konsep koperasi memiliki landasan hukum yang jelas dan berpusat pada anggota, bukan dibentuk dengan pola seperti yang dijalankan saat ini.
Baca Juga: Pengamat: Prabowo Seperti Mau Bubarin Negara Ini dari Caranya Memimpin
“Kalau bicara Kopdes, maka rujukanya Undang-Undang Koperasi. UU Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan. Partnership, dan regulasi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota,” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan skema operasional KDMP yang dinilainya tidak sesuai dengan prinsip koperasi.
“Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara. Dijaminkan pakai aset negara. Dimana tuh?” jelasnya.
Selain mengkritik KDMP, Syukur juga menyinggung dugaan penyimpangan dalam sejumlah program pemerintah. Menurutnya, seorang pemimpin yang mengetahui adanya pelanggaran seharusnya mengambil tindakan tegas.
“Pertanyaan sederhananya, kalau orang tidak punya motif membenarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan memotong tanganmu. Kalau orang punya motif membiarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan bikin UU melindungi kamu,” jelasnya.
Ia kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kenapa dia membiarkan proyek MBG itu berjalan? Presdien tahu ada korupsi di situ, motifnya presiden tahu yang mencuri siapa. Presiden tahu siapa yang menyalahgunakan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Lebih lanjut, Syukur juga menyampaikan kritik yang lebih luas terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai arah kepemimpinan saat ini justru membawa Indonesia ke situasi yang mengkhawatirkan.
“Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibubarin negara ini, dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri dari caranya memimpin,” kata Syukur.
Baca Juga: Eks Wamenkumham Bongkar 'Jalan Mulus' Memecat Gibran, Kuncinya...
Olehnya itu, ia mengaku sulit bersikap optimistis melihat kondisi saat ini. Menurutnya, persoalan utang, kebijakan pemerintah, hingga kinerja kabinet dan DPR menjadi alasan utama.
“Apa yang membuat saya optimis? Utang banyak, kebijakan amburadul, presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat begundal, maling semua. Brengsek semua,” sebutnya.
Meski menilai masyarakat semakin cerdas, Syukur menyayangkan belum banyak pihak yang berani mengambil langkah menghadapi berbagai persoalan tersebut.
“Rakyat makin pintar, tapi nggak ada yang bergerak. Yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak memelihara kejujuran. Banyak para kiai dan ulama, mau terima kebodohan ini. Mau palsukan kebenaran di depan mata. Apa yang saya mau optimis?” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.