Saat ini status Kaltim masih siaga bencana, belum meningkat ke siaga darurat karena titik-titik api di lapangan masih dapat dikondisikan dan dipadamkan secara berkala

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya masih terkendali dengan status saat ini berada pada tingkat siaga bencana.

"Saat ini status Kaltim masih siaga bencana, belum meningkat ke siaga darurat karena titik-titik api di lapangan masih dapat dikondisikan dan dipadamkan secara berkala," ujar Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai rapat koordinasi pengamanan karhutla di Samarinda, Senin.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terpantau hampir 200 titik api di wilayah Kaltim. Wilayah yang dinilai paling krusial dengan jumlah titik api tertinggi berada di Kabupaten Paser, Berau, hingga Kutai Barat (Kubar).

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca terik dan tanpa awan hujan diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

Untuk menekan meluasnya dampak karhutla, pemadaman terus dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, hingga unsur Masyarakat Peduli Api (MPA).

Seno mengakui bahwa tim gabungan kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan berat saat memadamkan api. "Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah luasnya wilayah, kedalaman api, serta akses menuju lokasi kebakaran," paparnya.

Sebagai langkah antisipasi yang lebih masif, pemerintah daerah berencana untuk meminta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi kabupaten/kota yang dinilai darurat.

Langkah ini berkaca pada OMC sebelumnya yang digelar oleh BMKG di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berhasil mendatangkan hujan hingga ke Kutai Kartanegara.

Apabila status kerawanan bencana karhutla meningkat menjadi darurat, Pemprov Kaltim siap melakukan penyesuaian untuk menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Pihak provinsi juga telah menginventarisasi kebutuhan sarana dengan mengajukan permohonan tambahan armada ke pemerintah pusat melalui surat gubernur.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.