Nabire (ANTARA) - Provinsi Papua Tengah mengubah pendekatan penanganan kemiskinan dari sekedar bantuan dengan mengintegrasikan program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender (PUG) agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki akses dan kesempatan untuk mandiri.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Kamis, mengatakan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
“Kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan, tetapi harus diatasi dengan pemberdayaan, kesempatan, dan kemandirian,” katanya pada sambutan Rakor Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan PUG dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Tengah 2026.
Ia mengatakan pendekatan tersebut perlu memperhatikan kelompok yang masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga di daerah terpencil.
Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan dan PUG tidak dapat dirancang secara terpisah karena ketimpangan akses dapat memperbesar kerentanan ekonomi masyarakat.
Karena itu Pemprov Papua Tengah mengintegrasikan perencanaan lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengatakan peningkatan kualitas data menjadi salah satu fokus agar program yang disusun pemerintah sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Jangan ukur keberhasilan pembangunan hanya dari berapa banyak program yang kita laksanakan dan berapa besar anggaran yang diserap, tetapi ukur dari berapa banyak kehidupan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten mengidentifikasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan gender di wilayah masing-masing sebagai dasar penyusunan program yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Menurutnya, hasil rapat koordinasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkret, terukur dan dapat diterapkan di masing-masing daerah.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan hasil pembangunan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan.
“Ketika pemerintah bekerja bersama, program menjadi lebih kuat. Ketika masyarakat dilibatkan, pembangunan menjadi lebih bermakna,” katanya.
Melalui integrasi program tersebut, Pemprov Papua Tengah menargetkan pembangunan yang lebih inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.