Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi pencegahan ekstremisme demi menjaga stabilitas keamanan wilayah Kaltim yang kini memegang peran vital sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Arih Frananta Filipus Sembiring di Samarinda, Kamis, menegaskan bahwa posisi geopolitik Kaltim saat ini sangat krusial.
Meningkatnya mobilitas penduduk dan pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut kewaspadaan berlapis dari seluruh elemen masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan IKN sangat bergantung pada terciptanya situasi Kalimantan Timur yang aman, damai, dan harmonis," ujar Sembiring.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Penguatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Periode 2026–2026.
Sembiring juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada BNPT atas inisiasi forum kolaboratif ini.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum emas untuk mengintegrasikan gerak antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, akademisi, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat.
"Kita perlu membangun sistem pencegahan ekstremisme yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan," imbuhnya.
Sementara itu, Kasubdit Kerja Sama Regional BNPT Kolonel (Czi) Yaenurendra memaparkan potret keamanan nasional.
Ia menjelaskan bahwa secara umum, Indonesia berhasil mempertahankan tingkat ancaman terorisme pada kategori rendah sejak tahun 2023 berdasarkan berbagai indeks laporan internasional.
Meski demikian, Yaenurendra mengingatkan semua pihak agar tidak lengah. Pola pergerakan kelompok radikal kini telah bergeser dan masif bergerak di ruang digital melalui propaganda, perekrutan covert (tersembunyi), hingga penggalangan dana.
"Sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat ada 132 anak di 26 provinsi yang telah dieksploitasi oleh kelompok ekstremisme yang terafiliasi dengan ISIS untuk mendukung aktivitas terorisme," ungkap Yaenurendra.
Merespons ancaman yang nyata di ruang siber tersebut, BNPT mendorong Pemprov Kaltim untuk bergerak cepat menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme.
Langkah ini merupakan amanat langsung untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme 2026-2029.
Sebagai bentuk komitmen, BNPT secara simbolis menyerahkan dokumen Perpres Nomor 8 Tahun 2026 tersebut kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan berlanjut dengan sesi bedah strategi bersama sejumlah narasumber kompeten dari perwakilan BNPT, Kementerian Dalam Negeri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Badan Kesbangpol Kaltim yang memaparkan peta jalan implementasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme fase kedua.
Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu membentengi wilayah Kaltim dan menyukseskan transisi IKN dari segala bentuk ancaman kekerasan berbasis ekstremisme.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.