Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinergi dengan Tim Penyuluh Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI guna mengubah paradigma penanganan karhutla dari pemadaman menjadi penguatan pencegahan sejak dini.
Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Selasa, mengatakan keterlibatan TNI dalam penanganan karhutla menjadi bagian penting dari penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
"Penanganan karhutla ini tidak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya doktrin kita dalam sistem pemerintahan itu yang disebut dengan Pentahelix," ujar Andi Harun saat menerima audiensi Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI di Ruang Rapat Wali Kota, lantai II Balai Kota Samarinda.
Menurut dia, pencegahan harus menjadi bagian utama dalam menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah perlu terus belajar dari pengalaman dan memperkuat sistem agar potensi kebakaran dapat diketahui serta ditangani sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.
Andi Harun menyebut kehadiran Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan tersebut karena diyakini dapat memberikan pembelajaran dan perspektif tambahan mengenai bagaimana membangun sistem pencegahan yang lebih terstruktur.
"Saya yakin Presiden ingin mengubah paradigma soal karhutla ini dari pemadaman ke pencegahan," tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dapat dipadamkan, tetapi juga dari seberapa besar potensi kebakaran yang berhasil dicegah sejak awal.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik ancaman karhutla memiliki pola tersendiri, di mana potensi kebakaran lebih banyak berada pada lahan terbuka dan semak kering, kawasan pinggiran kota, titik-titik yang sulit dijangkau, serta potensi kebakaran yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkot Samarinda bersama TNI-Polri sejak awal membangun pendekatan mikro kewilayahan dengan memperkuat pengawasan hingga tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), rukun tetangga (RT), dan kelurahan.
"Basisnya sampai kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan RT serta kelurahan yang kita tugaskan aktif untuk melakukan patroli," jelasnya.
Andi Harun juga menegaskan bahwa Pemkot Samarinda telah menyiapkan langkah penanganan secara terpadu melalui pembentukan satuan tugas (satgas), kesiapsiagaan perangkat daerah terkait, serta penguatan koordinasi dengan jajaran TNI-Polri.
Pola kerja dalam menghadapi ancaman karhutla perlu diperlakukan seperti sebuah operasi yang membutuhkan kesiapsiagaan, kecepatan koordinasi, dan kejelasan pembagian tugas, bukan sekadar penanganan administratif.
"Kami perlakukan sebagai sebuah operasi, bukan penanganan administrasi belaka," ujarnya.
Ia menilai sinergi antara Pemkot Samarinda dan TNI-Polri selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi berbagai potensi bencana dan kondisi darurat di wilayah kota, di mana koordinasi telah bergerak hingga ke lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Yohanes Hari Murdani menyampaikan bahwa timnya telah melakukan rangkaian kunjungan dan audiensi di sejumlah wilayah Kalimantan sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pencegahan karhutla di Kota Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, tim juga menyampaikan perkembangan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan di sejumlah kecamatan di Samarinda yang menyasar unsur kewilayahan, lingkungan sekolah, masyarakat, hingga perusahaan.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya karhutla sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan, dengan pendampingan dari BPBD, Danramil, dan Kapolsek setempat.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.