Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) menyusul lonjakan inflasi tahunan kota itu yang menyentuh angka 4,03 persen pada Agustus 2026.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di Samarinda, Selasa, menegaskan evaluasi tersebut bertujuan agar intervensi pasar yang dilakukan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran dalam mempengaruhi harga di tingkat konsumen akhir serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Saefuddin menekankan komoditas yang disalurkan dalam program pangan murah harus benar-benar dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan diborong kembali oleh para pedagang.
"Kalau dibeli oleh pedagang lagi, ya sama saja. Harga di pasar tidak akan turun. Yang kita tekan ini harusnya adalah harga pasar. Kalau kita menekan harga di pasar, dampaknya akan lebih terasa," ujar Saefuddin saat memimpin rapat koordinasi internal pengendalian inflasi di Samarinda.
Hingga saat ini, program GPM telah dilaksanakan di seluruh atau 59 kelurahan di Samarinda. Namun, pelaksanaannya yang umumnya hanya satu kali dalam sebulan dinilai perlu dievaluasi efektivitas terhadap pergerakan harga pasar secara makro.
Sementara untuk OPM, Pemkot Samarinda menilai skema tersebut memiliki dampak yang lebih langsung terhadap pasar, sehingga polanya perlu dikaji lebih jauh agar efektif tanpa mengganggu mekanisme perdagangan yang berjalan.
Evaluasi ini dinilai kian mendesak setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda mencatat inflasi tahunan (year-on-year) kota tersebut menyentuh 4,03 persen pada Agustus 2026, atau naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,77 persen.
Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date/YTD) Samarinda berada di angka 2,89 persen.
Mengingat tahun anggaran 2026 tersisa empat bulan lagi, Pemkot Samarinda berfokus agar laju inflasi dapat ditekan kembali ke target sasaran maksimal 3,5 persen.
BPS Samarinda merilis fluktuasi harga sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras dan cabai rawit, terus menjadi perhatian utama sebagai pemicu inflasi.
Selain itu, tingginya angka inflasi Agustus 2026 dipengaruhi oleh faktor pembanding pada Agustus 2025 yang sempat mengalami deflasi.Selain pergerakan harga, rapat koordinasi internal tersebut juga menyoroti aspek pasokan pangan dan kelancaran distribusi logistik.
Meski ketersediaan pangan di Samarinda secara umum dinyatakan aman, sebagian pasokan diketahui bergerak ke luar daerah di wilayah Kalimantan Timur.
Pemkot Samarinda menegaskan pentingnya memastikan kebutuhan domestik warga setempat terpenuhi terlebih dahulu sebelum komoditas pangan keluar daerah.
Di sisi lain, kelancaran logistik pangan ini berkaitan erat dengan kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Biaya logistik yang membengkak akibat kendala memperoleh bahan bakar berpotensi memicu kenaikan harga barang pokok, sehingga Pemkot akan berkoordinasi intensif dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi.
Terkait cadangan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda melaporkan stok beras medium saat ini masih aman di kisaran 4.000 ton setelah penyaluran bantuan pangan, dengan ketahanan stok mencapai tiga hingga empat bulan ke depan.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan melalui jaringan toko dan pasar tradisional di Samarinda untuk menyediakan beras berkualitas di bawah harga pasar.
Melalui rakor ini, Saefuddin menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BPS, perangkat daerah, Bulog, dan instansi vertikal terkait untuk memperkuat sinergi data dan kondisi lapangan.
Dengan intervensi yang presisi, Pemkot Samarinda berkomitmen penuh menjaga daya beli masyarakat dan memastikan roda perekonomian daerah tetap tumbuh positif.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.