Pemkab Gunungkidul optimalkan RPJMD 2026 lewat sinkronisasi data makro

Senin, 20 Juli 2026 16:30 WIB

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Gunungkidul dalam kegiatan sinkronisasi indikator makro ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (20/7/2026). ANTARA/HO-Pemkab Gunungkidul

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengoptimalkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 melalui sinkronisasi indikator makro ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta, di Gunungkidul, Senin, mengatakan sinkronisasi tersebut bertujuan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sekaligus memastikan keselarasan data antara OPD dan BPS guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

"Ada enam aspek data makro utama yang menjadi fokus evaluasi dari total 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD," ujarnya.

Ia menjelaskan enam indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi.

Menurut dia, laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul pada 2025 mencapai 5,47 persen atau telah memenuhi target optimistis RPJMD 2026.

"Data angka kemiskinan berada di level 14,15 persen dan rasio gini pada angka 0,33 yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin membaik," katanya.

Meski demikian, ia menilai masih diperlukan upaya serius untuk mencapai target IPM 2026 sebesar 74,13, sementara capaian saat ini berada pada angka 73,13.

Dalam kesempatan itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengarahkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Gunungkidul agar setiap kebijakan didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.

Endah juga menyoroti masih adanya keterlambatan pembaruan data oleh produsen data di tingkat OPD yang berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.

"Saya tidak ingin lagi melihat ego sektoral, tidak ada satu pun indikator pembangunan yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja," ujarnya.

Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program dengan tujuh Quick Wins Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yakni Bocah Pinter, Warga Sehat, Tani Makmur, UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Layani Ngayomi, serta Warga Guyub dan Alam Lestari.

Selain itu, Endah juga akan mengagendakan paparan khusus dari setiap kepala perangkat daerah guna membedah kontribusi masing-masing terhadap enam indikator makro tersebut.

"Saya harap program yang disusun ke depan berbasis data, memiliki target terukur, lokasi intervensi yang jelas, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul," katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul Agus Haranto mengatakan kondisi perekonomian daerah digambarkan melalui berbagai indikator, salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran.

Karena itu, menurut dia, kolaborasi data sektoral antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar BPS tidak hanya bergantung pada proyeksi maupun survei khusus.

"BPS berharap data-data dari SKPD dapat terintegrasi dalam sistem seperti 'Dopadu' milik Kominfo, sehingga proses rekonsiliasi data setiap triwulan dapat berjalan lebih efisien tanpa harus melalui proses persuratan yang panjang," katanya lagi.

Pewarta : Agung Dwi Prakoso
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026