Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyiapkan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan hunian tetap korban bencana hidrometeorologi di Kecamatan Serba Jadi.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur, Selasa, mengatakan pembebasan lahan merupakan syarat utama agar pembangunan hunian tetap dapat segera memasuki tahap berikutnya.
"Ada dua titik lokasi yang telah disiapkan untuk pembangunan hunian tetap komunal bagi warga terdampak bencana dari tiga gampong di Kecamatan Serba Jadi. Total lahan yang akan dibebaskan mencapai sekitar enam hektare," katanya.
Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan nilai ganti rugi lahan ditetapkan secara profesional melalui penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP), sehingga seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati mengatakan pihaknya bersama pemilik lahan sudah menggelar rapat bersama mempercepat proses pengadaan tanah pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Serba Jadi.
Rapat tersebut, kata dia, difokuskan pada penyelesaian administrasi serta membangun kesepahaman terkait proses pengadaan tanah. Pada rapat tersebut, pemerintah daerah meminta komitmen masyarakat agar proses pembebasan lahan tuntas.
"Setelah semua proses tuntas, koordinat lokasi dapat segera kami kirimkan kepada Satgas Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pusat," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.
Selanjutnya, tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan sekaligus memberikan arahan teknis terkait pembangunan hunian tetap beserta fasilitas umum pendukung.
"Anggaran dan lokasi sudah kami siapkan. Sekarang tinggal melengkapi administrasi dan dokumen kepemilikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Setelah pembebasan lahan tuntas, hunian tetap bisa dibangun," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.
Sementara itu, Keuchik (kepala desa) Gampong Lokop, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur, Eje ST mengatakan proses pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap tidak ada persoalan dengan para pemilik tanah.
"Pembebasan lahan tidak ada masalah dengan pemilik. Yang sedang kami lengkapi hanya administrasi kepemilikan tanah. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan surat keterangan desa, sehingga perlu penyempurnaan dokumen agar seluruh proses berjalan sesuai aturan," katanya.
Eje mengatakan masyarakat juga berharap pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung menuju kawasan relokasi, seperti jembatan menuju serta peningkatan jalan menuju permukiman baru agar aktivitas masyarakat tidak lagi terkendala.
"Kami mengapresiasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat korban banjir. Kami berharap pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan karena warga masih tinggal di hunian sementara yang kondisinya terbatas," kata Eje ST.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.