Moehamad Dheny Permana

| 3 Agustus 2026, 18:39 WIB

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyampaikan keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026). - Foto: Akurat.co/Moehamad Dheny Permana

AKURAT.CO Jajaran MPR RI menyerahkan konsep Pokok-pokok Haluan Negara kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, konsep yang sebelumnya masih berupa draf telah disampaikan kepada presiden untuk didiskusikan lebih lanjut, sebagai bagian dari penyempurnaan substansi.

"Dalam kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau, tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara," jelasnya.

Terkait pembahasan tersebut, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo pada prinsipnya mendukung penyusunan Pokok-pokok Haluan Negara, sebagai pedoman pembangunan nasional yang dapat menjadi arah lintas pemerintahan.

Baca Juga: Muzani dan Para Petinggi MPR Temui Prabowo di Istana, Bawa Undangan Sidang Tahunan

Presiden juga menyerahkan mekanisme penetapan dokumen tersebut kepada MPR sesuai kewenangannya.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan. Karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi," tutur Muzani.

Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Salah satunya, presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, rumit, dan sangat melelahkan. Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," terangnya.

Baca Juga: Menteri Agama: Indonesia Punya Modal Jadi Episentrum Peradaban Dunia di Era Prabowo