Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Ekonom senior, Iwan Jaya Azis, profesor ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) dan pengajar di Cornell University, Amerika Serikat (AS), menggambarkan model interaksi antara pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional (centre) dengan daerah-daerah di luar Jawa sebagai daerah pinggiran (periphery) dengan "bowl model" (model mangkuk).

Hubungan centre-periphery di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah melahirkan ketimpangan distribusi sumber daya, aliran modal, dan tingginya polarisasi ekonomi yang berpusat di pulau Jawa.

Secara teoritis, dalam ilmu ekonomi regional (regional science), wilayah tidak dipandang datar, melainkan memiliki "gravitasi" ekonomi yang membentuk cekungan, seperti mangkuk. Dasar mangkuk dipandang sebagai centre atau core, yaitu titik terendah yang menjadi pusat gravitasi. Dalam kasus Indonesia, diwakili oleh kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) atau dalam konteks lebih luas, pulau Jawa.

Dalam posisi sebagai pusat gravitasi, semua daya tarik ekonomi secara alamiah mengalir dan terpusat di Jabodetabek dan pulau Jawa. Sementara, pinggiran mangkuk yang digambarkan sebagai daerah pinggiran (periphery) diwakili oleh daerah di luar Jawa.

Selama ini, model interaksi antara pusat dengan daerah menghasilkan ketimpangan dengan backwash effect (efek polarisasi), yaitu seluruh faktor produksi bernilai tinggi, seperti modal, tenaga kerja terampil, dan bahan baku meluncur ke dasar mangkuk sebagai pusat perekonomian.

Wilayah pusat memiliki infrastruktur yang modern, aglomerasi ekonomi yang efisien, sekaligus sebagai pasar yang besar dengan daya beli tinggi. Tidak terjadi spread effect (efek menetes ke bawah). Idealnya, wilayah pusat ekonomi yang maju akan memberikan spread effect, yaitu meneteskan kemakmuran kembali ke daerah pinggiran (mengalir naik ke pinggir mangkuk).

Namun, faktanya dalam hubungan pusat dengan daerah di Indonesia, spread effect sangat lemah akibat hambatan logistik dan biaya transaksi inter-regional (antarwilayah) yang tinggi. Akibatnya, wilayah pusat justru terus menerus menyedot potensi ekonomi dari daerah pinggiran.

Tidak bisa dihindari, kontribusi pulau Jawa yang hanya terdiri dari lima propinsi, sebagai pusat perekonomian nasional (dasar mangkuk) terhadap Gross Domestic Product (GDP) pada kuartal kedua 2026 sangat dominan, yaitu sekitar 58,86 persen.

Lima provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap GDP secara nasional adalah DKI Jakarta sekitar 16,49 persen, Jawa Barat (Jabar) 13,49 persen, Jawa Timur (Jatim) 14,94 persen, Jawa Tengah (Jateng) 8,91 persen dan Banten 4,07 persen. Sementara kontribusi daerah-daerah di luar Jawa hanya 0,10 - 4,80 persen terhadap kue ekonomi nasional. Kontribusi terendah adalah provinsi Papua Pegunungan hanya 0,10 persen dan tertinggi adalah Sumatra Utara (Sumut) 4,80 persen.

Hanya ada lima provinsi di luar Jawa yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional relatif besar, yaitu Sumut 4,80 persen, Riau 4,29 persen, Sumatra Selatan (Sumsel) 2,93 persen, Sulawesi Selatan (Sulsel) 3,06 persen dan Kalimantan Timur (Kaltim) sekitar 4,24 persen. Kontribusi daerah lainnya hanya sekitar 0,10 persen terendah (Papua Pegunungan) hingga tertinggi sekitar 2,22 persen (Lampung) terhadap GDP secara nasional.

Dari 22 propinsi yang terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI), hanya enam daerah yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional lebih besar dari satu persen. Selebihnya, 16 daerah propinsi memberikan kontribusi kurang dari satu persen.

Akibatnya, sumbangan daerah-daerah di luar pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat kecil, yaitu sekitar 1,97 persen. Lebih dari separuh disumbangkan oleh daerah-daerah di pulau Jawa sebesar 3,32 persen dari 5,29 persen pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2026.

Hanya ada dua daerah provinsi di KTI yang memiliki sumbangan relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Kaltim sekitar 0,14 persen dan Sulsel sebesar 0,17 persen. Daerah lainnya memberikan sumbangan sangat kecil, yaitu kurang dari 0,08 persen (Sulteng).

Secara keseluruhan, sumbangan daerah-daerah di KTI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2026 hanya sekitar 0,95 persen. Dan pulau Sumatra memberikan sumbangsih sekitar 1,02 persen.

Singkatnya, akibat model interaksi antara Jawa dengan luar Jawa seperti "bowl model", sekitar 60 persen dari kue ekonomi nasional dinikmati oleh pulau Jawa yang hanya lima provinsi sebagai pusat perekonomian nasional. Dan daerah-daerah pinggiran di luar Jawa yang terdiri dari 33 provinsi menikmati sekitar 40 persen dari kue ekonomi nasional.

Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mengoreksi model interaksi antara pusat perekonomian nasional (pulau Jawa) dengan daerah pinggiran (luar Jawa)?

Langkah pertama, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Pusat pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi dipusatkan di Sulsel, pulau Kalimantan di Kaltim, Bali-Nusa Tenggara di Bali, Maluku-Papua di Papua dan pulau Sumatra di Sumut.

Langkah kedua, memikirkan ulang model pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang saat ini berbasis di kabupaten/kota dengan skala ekonomi sangat kecil, menjadi otonomi daerah berbasis propinsi dengan skala ekonomi lebih besar.

Terkait dengan model pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektifitas penyediaan pelayanan publik di daerah, tetapi juga memperhitungkan pertimbangan skala ekonomi dan efektifitas pengembangan industri pada saat otonomi daerah (kewenangan besar) diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dibandingkan provinsi.

Langkah ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar di luar Jawa, fokus ke KTI, mulai dari infrastruktur jalan, pelabuhan, irigasi, bendungan, bandara, sekolah, universitas, sarana kesehatan, dan lainnya.

Pembangunan infrastruktur dasar dimaksudkan untuk menghindari enclave economy (model ekonomi terisolasi) yang melahirkan ketimpangan. Sehingga eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di KTI dan luar Jawa pada umumnya memberikan spread effect (rembesan positif) ke daerah sekitar tambang.

Langkah keempat, menurunkan transaction cost di luar Jawa, khususnya KTI. Transaction cost berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mencari mitra usaha (searching cost). Termasuk biaya yang ditanggung oleh investor ketika membuat kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di luar Jawa, secara khusus KTI.

Langkah kelima, mentransformasi perdagangan antarpulau di KTI yang telah berlangsung selama ratusan lalu dari komoditas pangan nonolahan menjadi produk manufaktur berbasis pertanian. Selama ratusan tahun, mayoritas bahan pangan, seperti beras, komoditas peternakan, produk sayuran, dan lainnya di Kaltim didatangkan dari pulau Sulawesi, khususnya Sulsel, Sulbar, dan Sulteng.

Demikian juga dengan perdagangan antara pulau Sulawesi dengan pulau-pulau di Maluku, Maluku Utara (Malut), Nusa Tenggara, Papua hingga ke Timor Timur (Timtim) yang digerakkan oleh para saudagar dari Sulsel.

Akhirnya, kita perlu mengambil hikmah dari kunjungan bersejarah Deng Xiaoping pada tahun 1978 ke Singapura yang melahirkan ide membangun "a thousand Singapore" di China dengan spesifikasi industri yang berbeda antardaerah

(miq/miq)