Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pagi di Salabintana punya cara sendiri untuk membuat manusia berpikir lebih jernih. Setelah semalam tidur di dalam tenda berkasur —di bawah langit Sukabumi yang dinginnya seperti AC tanpa remote — saya berbincang dengan Aliyah, seorang guru TAUD (Tahfidz Anak Usia Dini).
Dari percakapan ringan tentang kehidupan kampung daerahnya, obrolan kami tiba-tiba masuk ke sebuah kata yang belakangan terasa menentukan nasib orang banyak. Desil. Aliyah bercerita, ia dan warga mengeluhkan sistem desil dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Keluhannya bukan semata soal bantuan sosial semata, melainkan sampai pendidikan anak. Posisi desil kini menentukan peluang seorang anak untuk masuk sekolah negeri, termasuk di Jawa Barat. Di situlah istilah statistik yang biasanya hanya hidup di meja BPS mendadak masuk ke ruang keluarga. Ia menentukan apakah seorang anak boleh berharap pada sekolah tertentu.
Kita memang sedang memasuki zaman ketika kemiskinan tidak lagi cukup diceritakan lewat rumah yang bocor, sepeda motor tua, atau dompet yang cepat kosong. Kemiskinan kini harus berangka dan berperingkat. Desil 1, 2, 3, hingga 10. Negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa tentu tak mungkin membagi bantuan hanya berdasarkan ingatan kepala desa. Data diperlukan agar bantuan tidak salah alamat.
Secara sederhana, desil adalah pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan. Desil 1 adalah 10 persen kelompok paling bawah, sedangkan desil 10 adalah 10 persen tertinggi. Jadi, desil bukan menunjukkan pendapatan persis dalam rupiah, melainkan "posisi relatif" seseorang dalam populasi.
Di sinilah masalah pertama mulai tampak. Orang miskin hidup secara konkret, sedangkan desil hidup secara statistik yang dihitung dengan mesin. Orang membayar uang sekolah dengan uang tunai yang benar-benar ada atau tidak ada, sementara statistik bekerja dengan skor dan variabel.
Bayangkan seorang warga bernama Ibu Rani, masih di Sukabumi. Ia tinggal di rumah sederhana milik orang tuanya, sehingga dalam data ia tercatat tidak memiliki beban sewa. Suaminya bekerja serabutan, dan di halaman terparkir sebuah sepeda motor lama untuk bekerja.
Dari sudut pandang Rani, hidupnya sangat berat. Namun dari sudut pandang algoritma, rumah tanpa beban sewa dan kepemilikan motor justru menjadi sinyal bahwa keluarganya tidak berada di lapisan terbawah.
Desil bukanlah kamera CCTV kehidupan. Ia adalah hasil pengolahan data untuk menempatkan keluarga pada posisi relatif tertentu. Sangat mungkin seseorang merasa hidupnya susah, sementara sistem menempatkannya pada desil yang tinggi.
Sensus di lapangan pun kerap berhadapan dengan kenyataan sosial yang rumit. Petugas yang datang kadang ditolak. Bahkan mereka diusir hingga nangis-nangis —karena warga khawatir pendataan akan menghasilkan desil yang salah.
Bayangkan warga yang tinggal di rumah mertua atau menyewa kamar kos. Di sana ada televisi, kulkas, dan motor. Petugas mencatat apa yang tampak di mata, padahal semua fasilitas itu milik mertua atau pemilik kos. Jika petugas tak menggali siapa pemilik aset sebenarnya, data bisa menjadi sangat rapi sekaligus sangat keliru.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.