Seoul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dan Menlu Iran Abbas Araghchi membahas situasi Timur Tengah serta Selat Hormuz melalui percakapan telepon, Jumat.
Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Seoul mengenai kemungkinan mengerahkan aset militer ke Selat Hormuz, menyusul tekanan Amerika Serikat (AS).
Iran menentang keras keterlibatan militer asing di kawasan tersebut.
Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, pembicaraan itu dilakukan atas permintaan Araghchi.
Dalam pembicaraan tersebut, Cho menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Timur Tengah dan berharap perdamaian serta stabilitas berkelanjutan dapat kembali tercipta di kawasan itu.
Sementara itu, mengenai Selat Hormuz, Cho menegaskan bahwa Seoul akan terus mendukung upaya internasional untuk menjamin kebebasan navigasi melalui jalur perairan strategis tersebut.
Ia juga menekankan bahwa Korea Selatan secara konsisten berpendapat bahwa pelayaran seluruh kapal harus dijamin secara bebas dan aman.
"Cho menyampaikan posisi kami bahwa belum ada keputusan mengenai kemungkinan pengerahan aset militer dan menekankan pentingnya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesegera mungkin," kata pejabat kementerian.
Cho juga meminta Iran memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan warga negara Korea Selatan yang berada di kawasan tersebut.
Sementara itu, Araghchi menjelaskan posisi Iran mengenai situasi Timur Tengah saat ini.
Kedua menteri sepakat mempertahankan komunikasi terkait perkembangan kawasan dan berbagai persoalan bilateral.
Pembicaraan tersebut menjadi komunikasi telepon keenam yang diketahui antara kedua menteri sejak konflik AS-Iran dimulai pada akhir Februari.
Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei memperingatkan bahwa kehadiran militer atau keterlibatan negara lain dalam operasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz "akan menimbulkan konsekuensi serius."
Pemerintah Seoul menegaskan belum ada keputusan mengenai langkah spesifik terkait kemungkinan perannya dalam mengamankan Selat Hormuz.
Namun, media lokal melaporkan militer sedang mengkaji sejumlah aset untuk kemungkinan pengerahan.
Aset yang dipertimbangkan antara lain pesawat patroli maritim, tim penjinak bahan peledak, serta sistem nirawak untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau laut.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengirim tim pencari fakta ke Uni Emirat Arab (UEA) awal pekan ini untuk menilai situasi keamanan dan operasional di sekitar Selat Hormuz.
Pemerintah Korsel menyatakan misi tersebut tidak mengandaikan keputusan pengerahan pasukan. Namun, pengiriman tim penilai ke lokasi potensial merupakan bagian dari prosedur yang diwajibkan dalam aturan kementerian mengenai pengerahan militer ke luar negeri.
Setelah kembali, tim tersebut wajib melaporkan hasil penilaiannya kepada Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, setiap pengerahan pasukan militer ke luar negeri memerlukan persetujuan parlemen.
Keputusan mengenai pengerahan militer menjadi isu sensitif secara politik di dalam negeri. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa bahkan menyatakan penolakan terhadap pengiriman pasukan ke Selat Hormuz.
Sumber: Yonhap
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menlu Korsel-Iran bahas situasi Timur Tengah dan Selat Hormuz
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.