Kamis, 16 Juli 2026 - 16:26 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi mitra perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal itu dimungkinkan melalui skema channeling guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di desa.
Baca Juga
Hal itu disampaikan Ferry dalam acara Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta, hari ini. Selain penyaluran KUR, Ferry mengatakan KDKMP juga akan melayani skema pembiayaan Mekaar dari PNM.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Dan penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di KDKMP,” kata Ferry, Kamis, 16 Juli 2026.
Baca Juga
Dia mengungkapkan, PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.
Ferry menambahkan KDKMP juga akan dikembangkan sebagai outlet layanan jasa perbankan, khususnya bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca Juga
Lebih lanjut, Ferry mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur penyaluran berbagai barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut dia, komoditas seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan beras akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih sebagai tindak lanjut keputusan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Nah ini Insya Allah akan dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi," katanya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7), memutuskan KDKMP menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan selain menjadi penyalur bansos dan barang subsidi, KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker hasil panen petani, khususnya gabah, beras, dan jagung, apabila harga komoditas tersebut jatuh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan peran KDKMP sebagai offtaker akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga keduanya saling melengkapi dan tidak saling bersaing. (Ant)