Menhut tinjau karhutla di Kotim, tegaskan pemerintah tidak lepas tangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 22:56 WIB

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni didampingi Bupati Kotim Halikinnor dan Kapolres saat meninjau salah satu titik karhutla di Kota Sampit, Sabtu (17/10/2026). ANTARA/Devita Maulina (ANTARA/Devita Maulina)

Sampit (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah tidak lepas tangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meskipun upaya pemadaman menghadapi tantangan berat akibat kemarau panjang, keterbatasan sumber air hingga kondisi gambut yang mudah menyimpan bara.

“Pemerintah tidak cuci tangan, tidak lepas tangan, bahkan sebenarnya hadir semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa api padam dan kemudian juga asap tidak membuat lebih banyak lagi masyarakat kita yang kena ISPA,” kata Raja Juli Antoni di Sampit, Sabtu malam.

Hal ini ia sampaikan usai melakukan peninjauan ke lokasi karhutla di Jalan Ir Soekarno atau Jalan Lingkar Utara Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kegiatan itu dilakukan setelah Menhut menyelesaikan agenda di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam peninjauan itu Menhut didampingi langsung oleh Bupati Kotim, Kapolres Kotim, Dandim 1015/Sampit, perwakilan Korem 102/Pjg, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim serta para relawan.

Raja Juli mengakui tantangan penanganan karhutla masih besar karena hujan alami diperkirakan belum merata di Kalimantan Tengah hingga November.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah bahkan diperkirakan baru menerima hujan pada dasarian ketiga November.

“Bahkan, ada yang sampai akhir November, seperti di daerah Tanjung Puting itu malah dasarian ketiga November baru akan ada hujan alami,” sebutnya.

Ia menyebutkan dalam upaya penanggulangan karhutla ini pemerintah telah mengoptimalkan tiga upaya melalui jalur udara, yakni operasi modifikasi cuaca (OMC), pengembangan teknologi pembentukan awan menggunakan dry ice, serta pemadaman menggunakan helikopter water bombing.

Operasi modifikasi cuaca dilaksanakan oleh BMKG dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan, termasuk dukungan pendanaan dari kedua instansi tersebut.

“Kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi, kalau dua hari belakangan ada terjadi hujan, itu bukan hujan alami, tetapi operasi modifikasi cuaca,” ujarnya.

Namun, pelaksanaan OMC masih bergantung pada ketersediaan bibit awan. Kondisi El Nino yang menyebabkan minimnya awan hujan menjadi kendala tersendiri, terutama di wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan.

Pemerintah juga terus mengembangkan teknologi dry ice sebagai salah satu upaya mendukung modifikasi cuaca. Penelitian yang dilakukan BMKG bersama Thailand masih dalam tahap pengembangan dan pengujian.

Sementara itu, operasi water bombing menghadapi kendala jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap. Raja Juli menyebutkan terdapat enam helikopter milik BNPB dan satu helikopter Kementerian Kehutanan di Kalimantan Tengah, di luar armada milik perusahaan swasta.

“Tetapi, karena jarak pandang yang terbatas, sehingga water bombing tersebut tidak bisa beroperasi. Kita tidak mau memaksakan karena apabila dipaksakan malah terjadi korban. Kita tidak akan mempertaruhkan nyawa saudara-saudara kita,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, helikopter Kementerian Kehutanan sempat bergerak dari Bandara Syamsudin Noor menuju Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan.

Meski kondisi jarak pandang di kedua lokasi tersebut dilaporkan baik, helikopter terpaksa kembali ke pangkalan karena jarak pandang di sepanjang perjalanan tidak memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan.

Kendati demikian, menurut informasi terbaru yang ia terima, satu helikopter TNI telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman. Selain itu, helikopter milik perusahaan swasta berhasil melakukan 16 kali pengeboman air pada hari yang sama.

Sejalan dengan itu, pihaknya akan mengupayakan penambahan armada ke Kuala Pembuang agar pemadaman dari udara dapat dilakukan di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Penambahan armada juga akan dikoordinasikan dengan BNPB berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Di sisi lain, ia menegaskan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan kekuatan udara. Personel TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan terus bekerja melakukan pemadaman secara langsung.

Tantangan di lapangan semakin berat karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut. Api yang terlihat padam di permukaan ternyata masih menyisakan bara di bawah tanah sehingga berpotensi kembali menyala.

“Kalau kita pakai drone termal, atasnya tidak ada apa-apa, tetapi bawahnya masih merah seperti batu bara yang terbakar,” jelasnya.

Baca juga: Bupati Kotim perintahkan pendataan penyaluran air bersih agar tepat sasaran

Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor melaporkan upaya pemadaman di wilayahnya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada lokasi kebakaran yang jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau melalui jalur darat.

Ia menyebutkan terdapat dua titik kebakaran yang menjadi perhatian, yakni di Desa Ganepo Kecamatan Seranau, serta di Desa Camba Kecamatan Kota Besi yang berada di kawasan konservasi.

“Hari ini ada dua titik kebakaran, salah satunya di Desa Ganepo yang saat ini kami tangani. Di sana itu cukup besar dan cukup jauh, dari pinggir Sungai Mentaya itu kurang lebih 7-9 kilometer jauhnya. Ini yang kami kesulitan saat ini untuk melakukan pemadaman,” ungkapnya.

Halikinnor juga menyampaikan personel gabungan yang tersedia di luar relawan mencapai 448 orang. Mereka bekerja secara bergantian dalam sif siang dan malam untuk mengoptimalkan pemadaman. Selain itu, ada dukungan tambahan 32 anggota Brimob dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk mendukung operasi tersebut, Kotim mengerahkan 29 mobil tangki, 113 mesin Alkon, sekitar 5.000 meter selang yang terdiri atas kurang lebih 168 unit, serta 43 mobil penyuplai air dari pemerintah daerah, TNI, Polri dan perusahaan.

“Kesulitan kami saat ini, yang pertama, ketersediaan air karena embung-embung yang kita buat, termasuk sumur bor, juga mengering semua. Jadi, kalau mengambil air dari jauh, harus estafet menggunakan sistem embung portabel,” sebutnya.

Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat pemadaman di sejumlah titik tidak dapat berjalan maksimal. Selain sumber air yang terbatas, karakteristik lahan gambut membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar hingga bara di bawah permukaan benar-benar padam.

Pemadaman melalui jalur darat relatif memungkinkan untuk kebakaran di dalam kota. Namun, lokasi yang jauh dan berada di kawasan hutan membutuhkan dukungan tambahan melalui water bombing agar penanganan dapat dilakukan lebih efektif.

“Kami berharap pemerintah pusat membantu pemenuhan sarana dan prasarana penanganan karhutla, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses serta mendukung petugas dan relawan yang bekerja di lapangan,” demikian Halikinnor.

Berdasarkan data BPBD Kotim, sejak Januari hingga Jumat (16/10), tercatat 1.494 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 2.166 hektare.

Angka tersebut merupakan kejadian yang ditangani BPBD dan Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim, belum termasuk kebakaran yang ditangani perusahaan maupun melalui water bombing. Dalam periode yang sama, terdeteksi 48.316 titik panas (hotspot) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kotim.

Besarnya jumlah kejadian tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik melalui pemadaman, penambahan sarana dan prasarana, maupun pencegahan pembakaran lahan.

Baca juga: Pemkab Kotim gandeng Kemenkum Kalteng harmonisasi tiga regulasi daerah

Baca juga: Dishub Kotim pastikan lalu lintas kapal aman di tengah kabut asap

Baca juga: Anggota DPD RI asal Kalteng dukung penggunaan dana desa untuk tangani karhutla

Pewarta : Devita Maulina
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.