Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji mengatakan keluarga berencana (KB) pascapersalinan menjadi salah satu investasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.
Wihaji menekankan bahwa penguatan KB pascapersalinan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi harus berangkat dari manfaat nyata yang diterima keluarga, karena menjadi bagian dari upaya memastikan ibu dapat merencanakan kehamilan berikutnya, sehingga anak yang dilahirkan memperoleh pengasuhan, asupan gizi, kesehatan, dan kesempatan tumbuh kembang yang lebih baik.
"Saya sendiri memilih substantif, tetapi tidak harus meninggalkan administratif. Substansinya apa? KB pascapersalinan adalah memastikan bahwa nanti anak-anak kita, yang kita layani, ibu-ibu, bisa memastikan keluarganya berencana, bisa memastikan anak berikutnya atau anak yang sekarang baru dilahirkan dapat pola asuh, dapat ASI, tentu pola asuhnya betul-betul optimal," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan pemerintah perlu terus berinovasi, karena tantangan pelayanan KB pascapersalinan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat kontrasepsi dan tenaga kesehatan, tetapi juga edukasi, pencatatan, serta bagaimana membangun kesadaran masyarakat, oleh karena itu, pendekatan komunikasi kepada masyarakat perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan karakter generasi saat ini.
"Mesti ada inovasi, kebijakan dan sesuatu yang baru, termasuk kita bikin peraturan menteri, itu bagian dari inovasi, bukan mengakali, tetapi memang selama ini kita tercatat dalam administrasi, itu data," ucap Wihaji.
Ia mendorong agar edukasi mengenai KB pascapersalinan dikemas lebih kreatif dan menarik, sehingga masyarakat memahami bahwa KB bukan sekadar penggunaan kontrasepsi, melainkan bagian dari perencanaan keluarga dan investasi terhadap kualitas generasi berikutnya melalui pendekatan komunikasi yang harus mengikuti perubahan perilaku masyarakat, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi.
Wihaji juga mengapresiasi para tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program KB pascapersalinan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah dengan tantangan geografis dan akses kesehatan yang berbeda.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Dhika Prabu Armadhanu menegaskan pelayanan KB pascapersalinan perlu ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan ibu, mulai dari masa kehamilan hingga nifas agar ibu memiliki cukup waktu untuk memperoleh informasi, memahami pilihan kontrasepsi, dan menentukan metode sesuai kondisi serta kebutuhannya.
"KB pascapersalinan bukan hanya tentang memberikan kontrasepsi setelah persalinan, melainkan bagaimana kita memastikan ibu mendapatkan informasi dan konseling sejak dini, kemudian pilihan tersebut dapat dikonfirmasi setelah persalinan dan ditindaklanjuti pada kunjungan nifas," ujar Dhika.
Menurutnya, kualitas pelayanan KB pascapersalinan juga ditentukan oleh konseling yang memberikan ruang bagi pasien untuk mengambil keputusan secara sukarela. Tenaga kesehatan perlu memahami rencana reproduksi pasien, menjelaskan pilihan metode secara seimbang, serta memastikan pasien memperoleh informasi mengenai manfaat, efek samping, dan tindak lanjut pelayanan.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.