Mendagri tegaskan kualitas pelayanan publik jadi kunci ketahanan negara

Jumat, 24 Juli 2026 17:27 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berikan sambutan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026). (ANTARA/HO-Kemendagri)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan negara bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat.

"Saya menghormati acara ini. Semoga tidak menjadi seremonial, tetapi benar-benar dimaknai oleh rekan-rekan di daerah karena pelayanan publik menjadi kunci agar negara kita mampu bertahan," kata Tito.

Ia mendorong seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tito mengapresiasi pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik yang diinisiasi KemenPAN-RB. Menurut dia, gerakan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang ditopang oleh tiga pilar, yakni militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.

"Dalam konteks ini, acara kita bertujuan memperkuat pilar ketiga, yaitu terwujudnya aparatur sipil negara yang efektif dan efisien," ujarnya.

Tito menilai membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar serta karakteristik daerah yang beragam.

Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur.

"Selain integritas, sistem harus dibangun dengan baik. Ketika sistem terbentuk, aparatur akan mengikuti sistem tersebut," katanya.

Di sisi lain, Tito menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai sarana penyediaan berbagai layanan dalam satu lokasi sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah terus membangun MPP dan mempercepat transformasi digital pelayanan publik. Menurut dia, penyederhanaan layanan serta digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui kemudahan pembayaran pajak dan retribusi.

Dalam kegiatan tersebut, Tito bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.

Acara itu juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2026