Kamis, 16 Juli 2026 - 16:21 WIB

Jakarta, VIVA – Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, mengungkap lima yayasan yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Askar menyoroti tidak dilibatkannya tiga unsur masyarakat dalam implementasi program MBG, yakni orang tua, guru, dan petugas posyandu.

Baca Juga

Menurutnya, ketiga unsur tersebut merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan gizi dan kondisi anak.

Askar mengatakan usulan agar pengelolaan SPPG melibatkan sekolah dan komunitas sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah sebelum MBG mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

Baca Juga

"Sejak awal sebelum MBG itu dilakukan, kami sudah sampaikan (SPPG) kelola oleh sekolah dan komunitas. Jadi kalau usulnya dekomersialisasi, itulah sebetulnya yang harus dilakukan," kata Askar.

 "Karena hanya ada tiga entitas yang paham entitas urusan anak yaitu orang tua, guru, serta petugas posyandu atau puskesmas. Dan libatkan entitas tiga hal ini dan tidak dilakukan," sambung dia.

Askar menilai pemerintah memilih melibatkan yayasan sebagai pengelola MBG karena terdapat kepentingan ekonomi yang tidak akan diperoleh apabila pengelolaan dilakukan oleh sekolah atau komunitas.

Ia juga menyinggung adanya dugaan keterkaitan sejumlah pengelola dengan pihak yang memiliki akses terhadap pengambilan kebijakan.

"Saya to the point saja Bapak Ibu, kenapa itu (melibatkan orang tua hingga posyandu) tidak dilakukan? Mengapa lewat vendor-vendor besar? Karena kalau lewat sekolah atau komunitas, tidak ada rentenya, tidak ada Rp 6 juta per hari, tidak ada uang yang diterima oleh pemilik-pemilik dapur besar itu yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan," katanya.

Selain itu, Askar menyatakan pemilik SPPG tidak mungkin belum memperoleh keuntungan dari program tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, MBG Watch menemukan dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan melalui penurunan kualitas makanan.

"Kalau dilakukan wawancara lebih dalam ya, mereka nggak nunggu balik modal dua tahun, mereka nunggu balik modal itu enam bulan. Dengan cara apa? Ya dengan diakali makanannya," jelas Askar.

Halaman Selanjutnya

"Bahkan banyak sekali, cek MBG Watch, harga telur puluhan ribu rupiah, tapi pencatatannya di atas Rp30 ribu sekarang," tambahnya.