REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menciptakan permintaan yang lebih pasti bagi sektor pangan di daerah. Kebutuhan bahan makanan untuk program tersebut dapat membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di lingkungan pesantren.
Ketua DPW Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Timur Burhanudin mengatakan pelaksanaan MBG telah membuka peluang ekonomi bagi komunitas pesantren. Sejumlah pesantren terlibat dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara alumni dan pelaku usaha santri dapat masuk ke jaringan pasok bahan pangan.
“Dampak positifnya banyak sekali. Komunitas pesantren yang mendirikan SPPG cukup banyak. Alumni juga bisa menjadi bagian dari jaringan pasok pengadaan barang. Sebagai penggerak ekonomi di masyarakat, manfaatnya luar biasa,” ujar Burhanudin, Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, peluang tersebut cukup besar di Jawa Timur karena daerah tersebut memiliki basis pertanian, peternakan, perikanan, serta jaringan pesantren. Di sejumlah daerah, termasuk Banyuwangi, pemasok dan calon investor disebut telah menjajaki kerja sama dengan pesantren untuk mendukung layanan MBG.
Kebutuhan bahan pangan dari dapur MBG juga dapat membantu produsen menyusun produksi secara lebih terukur. Kebutuhan setiap SPPG dapat diterjemahkan menjadi perencanaan tanam, panen, dan distribusi sehingga produsen memiliki gambaran pasar yang lebih jelas.
“Kalau rantai pasoknya dibangun sampai ke SPPG, petani akan lebih tenang karena ada pasar yang jelas. Kebutuhan dapur dapat dihitung, jalur pasoknya ditata, dan produksi petani bisa disesuaikan,” kata Burhanudin.
Agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu, Burhanudin mendorong keterbukaan akses dan penyederhanaan birokrasi bagi pelaku usaha lokal. Koperasi desa, UMKM, dan pengusaha santri dinilai perlu mendapat kesempatan sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengatakan keberhasilan MBG perlu dilihat dari pemenuhan gizi penerima manfaat sekaligus dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di daerah. Menurut dia, pelaksanaan program dapat melibatkan koperasi konsumen, pasar tradisional, kantin sekolah, dan pelaku usaha setempat agar kegiatan ekonomi yang sudah berjalan tetap tumbuh.
“Ekonominya bisa berputar di desa dan di wilayah itu. Peternak ayam bergerak, petani sayur bergerak, pasar tradisional hidup, dan tenaga yang memasak juga memperoleh manfaat,” ujar Sri Untari.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan penerima manfaat dan pengawasan mutu makanan. Koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, dan sekolah diperlukan untuk memastikan program menjangkau kelompok yang membutuhkan, termasuk anak dari keluarga miskin, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Di sisi lain, standar gizi dan kualitas bahan pangan perlu dijaga secara konsisten. Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dalam distribusi, pengadaan, maupun pelayanan.
Burhanudin menilai evaluasi merupakan bagian dari pembenahan program yang masih berkembang. Menurut dia, persoalan yang ditemukan perlu dipetakan dan diperbaiki melalui prosedur yang jelas agar manfaat program tetap berjalan.
Penguatan pengawasan dan keterbukaan akses menjadi faktor penting agar belanja pangan dalam program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah. Jika rantai pasok lokal dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG secara konsisten, program tersebut berpotensi menciptakan pasar bagi produsen pangan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah.