AMBON (ANTARA) - Dinas Kesehatan Maluku mengembangkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis kepulauan untuk mengatasi tantangan akses layanan akibat kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut dan memiliki lebih dari 1.300 pulau.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr. Elna Anakotta dalam keterangan yang diterima di Ambon, Selasa mengatakan sistem tersebut dikembangkan melalui konsep Integrated Island Health System (IIHS) yang mengintegrasikan berbagai komponen pelayanan kesehatan agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh layanan secara lebih merata dan berkesinambungan.

"Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya berbasis fasilitas, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat antarpulau secara terintegrasi," kata dia.

Menurut dia, sekitar 92 persen wilayah Maluku merupakan laut sehingga aksesibilitas antarwilayah menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap distribusi tenaga dan sumber daya kesehatan, sistem rujukan, ketersediaan logistik, serta kesinambungan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil dan sulit dijangkau.

Karena itu, kata Elna, pendekatan kewilayahan yang selama ini dilakukan perlu diperkuat dengan tata kelola pelayanan yang mampu menghubungkan berbagai tingkatan dan jenis layanan kesehatan.

Ia menjelaskan IIHS dirancang untuk memperkuat koordinasi antara layanan kesehatan primer dan lanjutan sekaligus memperbaiki mekanisme rujukan antarpulau.

Sistem tersebut juga mencakup layanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau yang belum memiliki akses layanan kesehatan secara optimal.

Elna mengatakan integrasi juga dilakukan pada aspek logistik kesehatan sehingga kebutuhan obat, alat kesehatan dan berbagai perbekalan dapat dipantau serta didistribusikan berdasarkan kebutuhan wilayah.

"Distribusi logistik harus bisa dipantau dengan baik sehingga tidak terjadi kekosongan di satu wilayah, sementara di wilayah lain justru berlebih," katanya.

Di sisi lain, penguatan surveilans dan interoperabilitas data kesehatan menjadi bagian penting dalam pengembangan IIHS. Data dari berbagai layanan diharapkan dapat terhubung sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih cepat dan akurat mengenai kondisi kesehatan masyarakat di setiap wilayah.

Ia melanjutkan, sistem tersebut juga diarahkan sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan pemantauan pelayanan kesehatan berbasis wilayah kepulauan.

Melalui pusat kendali tersebut, berbagai informasi terkait pelayanan, rujukan, kondisi kesehatan masyarakat, logistik dan kebutuhan di lapangan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Elna menambahkan pengembangan IIHS membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan antarwilayah karena pelayanan kesehatan di Maluku tidak dapat ditangani hanya oleh satu institusi.

Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, sektor swasta serta pemangku kepentingan lainnya.

Ia berharap penerapan sistem tersebut dapat membuat pelayanan kesehatan di Maluku lebih adaptif terhadap kondisi geografis sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.