REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih masif dari pemerintah dan stakeholder dalam mendorong sektor keuangan syariah di Indonesia.
Mengutip data SNLIK 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43,07 persen, terkoreksi 0,35 poin persentase dibandingkan hasil SNLIK 2025 sebesar 43,42 persen. Adapun tingkat inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 13,24 persen atau turun 0,17 poin persentase dibandingkan tingkat inklusi keuangan syariah pada tahun sebelumnya sebesar 13,41 persen.
Pada saat yang sama, literasi keuangan konvensional pada SNLIK 2026 mencapai 69,57 persen, meningkat 2,93 poin persentase dibandingkan SNLIK 2025 sebesar 66,64 persen. Tingkat inklusi keuangan konvensional bahkan tercatat tinggi di angka 93,53 persen, meningkat 0,92 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 92,61 persen.
BPS telah menyampaikan, penurunan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah berkaitan dengan adanya kebaruan dalam penyajian data. Pada SNLIK 2025, cakupannya berada pada level nasional, sedangkan cakupan SNLIK 2026 hingga level provinsi atau daerah, sehingga dinilai menghasilkan data yang lebih komprehensif.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menanggapi, secara teknis metodologis, kebaruan penyajian data pada SNLIK 2026 dibandingkan tahun sebelumnya memang bisa menjadi alasan turunnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.
“Itu akibat penambahan sampel. Kalau dulu kan tidak semua daerah, kalau sekarang kan ada per provinsi. Itu harus digarisbawahi, jadi dengan penambahan sampel, secara ilmiah tentunya akan ada bias,” ujar Emir saat dihubungi Republika, Rabu (12/8/2026).
Adapun secara lebih esensial, mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang turun meski tipis, di saat tingkat literasi dan inklusi keuangan konvensional naik, Emir memandang hingga saat ini masyarakat Indonesia memang masih lebih mengenal keuangan konvensional dibandingkan keuangan syariah.
“Secara umum orang mengenal yang konvensional. Kalau ditanya nih di dalam otak orang secara umum, lembaga keuangan apa yang ada di kepalanya? Rata-rata konvensional, baik yang BUMN (Himpunan Bank Milik Negara/Himbara) maupun yang swasta,” kata dia.
Selain mengkritisi pergerakan yang berseberangan antara keuangan konvensional dan syariah, Emir juga menyoroti masih besarnya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dalam SNLIK 2026. Tingkat literasi keuangan syariah tercatat cukup tinggi di angka 43,07 persen, sedangkan tingkat inklusinya hanya 13,24 persen, sehingga terdapat gap sekitar 29,83 poin persentase.
“Tingkat literasinya sudah lumayan, yakni 43 persenan, berarti yang belum well-literate sekitar 57 persen dari penduduk Indonesia. Tetapi kenapa sih kok orang sudah terliterasi tetapi belum terinklusi juga? Yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah), harusnya kan dari terliterasi, kemudian ada intent (niat atau tujuan), kemudian menggunakan, dan menjadi experience yang mungkin bertahan,” kata dia.
Menurut analisis Emir, ada beberapa faktor yang memengaruhi kondisi masih rendahnya tingkat inklusi atau penggunaan produk keuangan syariah di Indonesia. Yakni mulai dari masih terbatasnya akses, inovasi pelayanan, hingga kurangnya kehadiran secara fisik (physical presence).
“Ada kemungkinan yang pertama soal akses, itu masalah klasik. Berarti orang-orang yang well-literate ini belum mendapatkan akses kemudahan untuk bisa terinklusi ke dalam keuangan syariah. Faktor yang kedua, pelayanan. Mungkin ada pelayanan yang belum optimal, seperti yang ada di lembaga keuangan konvensional, misalnya mengenai kelengkapan fitur-fitur,” ujarnya.
Faktor ketiga yakni mengenai kehadiran bank syariah secara fisik. Strategi tersebut telah dilakukan perbankan konvensional untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, sehingga pasar keuangan konvensional bisa sangat luas. Perbankan syariah dinilai perlu melakukan strategi yang sama, yakni menjemput bola.
“Jadi mungkin seluruh lembaga keuangan syariah perlu berbenah. Ini PR yang harus diperbaiki ke depan,” tegasnya.