Cirebon (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebutkan pemerataan pembangunan di Jabar perlu diperkuat, khususnya dalam memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jabar harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama,” kata Ono dalam keterangan yang diterima di Cirebon, Jabar, Sabtu.

Ia mengatakan, pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan Jabar pada periode 2025-2029.

Menurut dia, capaian pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan indikator makro, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tumbuh, tetapi juga merata dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ono menilai masyarakat berpenghasilan rendah, perlu memperoleh perhatian lebih besar agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Ia juga menyoroti kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang masih perlu ditangani melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pembukaan akses ekonomi.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik dan akses ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, Ono mendorong pemerintah memperkuat konektivitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan agar masyarakat desa memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan aktivitas ekonomi.

Ia mengatakan, arah tersebut sejalan dengan misi ketiga Pemprov Jabar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, terkait pengurangan disparitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Ono menyebut DPRD Jabar memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program dan anggaran pemerintah, benar-benar menjawab persoalan masyarakat di berbagai daerah.

“Pengawasan tidak berhenti pada melihat apakah anggaran sudah terserap atau belum, terpenting apakah program tersebut menghasilkan manfaat dan menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, penentuan prioritas pembangunan harus didasarkan pada data serta kondisi faktual di lapangan agar kebijakan yang diambil, dapat memberikan manfaat lebih adil bagi seluruh masyarakat Jabar.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Ricky Prayoga

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.