Lantik Pejabat baru, Bupati Sukamara minta hentikan pemborosan dan pamer kekayaan

Senin, 13 Juli 2026 18:12 WIB

Bupati Sukamara, Masduki saat memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Aula Kantor Bupati Sukamara, Senin (13/7). ANTARA/Donefrid Lalang.

Sukamara (ANTARA) - Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Masduki mengingatkan sekaligus meminta kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, agar menghentikan pemborosan anggaran dan menghindari gaya hidup mewah atau flexing, baik di dunia nyata maupun media sosial.

Hal tersebut ditegaskan Masduki saat memimpin acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Aula Kantor Bupati Sukamara, Senin.

"Di tengah efisiensi anggaran yang sedang melanda semua daerah, saya minta setop pemborosan anggaran. Alihkan anggaran rapat atau perjalanan dinas yang tidak mendesak. Berfokuslah pada output dengan memastikan setiap anggaran berdampak langsung pada rakyat," ucapnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemkab Sukamara menekankan, pengisian jabatan ini dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik dituntut untuk bertindak lebih adaptif, bersih, dan mengedepankan transparansi.

Selain masalah efisiensi, Masduki juga menyoroti perilaku sosial ASN yang kerap menjadi perhatian publik. Ia meminta para abdi negara menjaga integritas moral dan menjauhi perilaku pamer kekayaan.

"Sorotan gaya hidup ASN berpengaruh terhadap sosial. Maka dari itu, hindari pamer kekayaan (flexing) baik secara langsung maupun melalui media sosial. Layani masyarakat dengan ramah, cepat, dan tanpa pamrih," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sukamara ini juga mendorong para ASN untuk melek teknologi guna mendukung reformasi birokrasi. Ia meminta pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence (AI) mulai dioptimalkan untuk menyederhanakan pelayanan publik.

Ia juga menginstruksikan para pejabat baru untuk cepat tanggap terhadap keluhan warga, baik melalui saluran digital maupun dengan turun langsung melihat kondisi riil di lapangan. Setiap pengambilan keputusan, lanjutnya, harus bersandarkan pada fakta dan aturan hukum yang berlaku, bukan sekadar asumsi.

Pewarta : Donefrid Lalang
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.