Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp2 miliar untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama kemarau.
"Berdasarkan perkiraan BMKG, hujan secara alami diperkirakan baru akan terjadi pada akhir Oktober atau awal November. Artinya lebih kurang dua bulan ke depan," kata Sekda Kubu Raya, Yusran Anizam usai rapat koordinasi dampak kemarau dan karhutla di Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu.
Yusran Anizam mengatakan pemerintah daerah kini berada dalam status tanggap darurat dan harus mengantisipasi dampak kemarau yang diperkirakan masih berlangsung sekitar dua bulan.
Menurut Yusran, masyarakat Kubu Raya baru melewati sekitar separuh periode kekeringan sehingga pemerintah harus memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani secara cepat.
Dalam kondisi tanggap darurat, pemerintah daerah dapat menggunakan dana BTT untuk memenuhi kebutuhan yang tidak direncanakan, termasuk penanganan bencana, dengan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
"Sesuai kebijakan dan arahan bupati untuk mengedepankan keselamatan masyarakat, dana ini bisa digunakan. Tentu prosesnya sesuai SOP dan akan ditinjau ulang Inspektorat," ujarnya.
Ia mengatakan proses administrasi penggunaan dana tersebut dapat dilakukan secara cepat setelah kebutuhan di lapangan didata dan diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.
"Dimulai dari data lapangan yang membutuhkan dana ini. Nanti kita verifikasi dan perangkat daerah terkait melakukan penanganan. Proses ini satu hari juga bisa selesai," katanya.
Yusran menegaskan pencairan dana BTT tidak dibatasi secara kaku berdasarkan frekuensi maupun jumlah nominal, selama kebutuhan tersebut benar-benar berkaitan dengan kondisi darurat dan telah melalui proses verifikasi.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki dana BTT sekitar Rp2 miliar yang menjadi salah satu instrumen utama dalam merespons dampak kekeringan dan karhutla.
Apabila kebutuhan penanganan bencana melampaui anggaran yang tersedia, pemerintah daerah akan menyiapkan skema penggeseran anggaran lain sesuai ketentuan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Pewarta: Rendra Oxtora
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.