Bagikan:

JAKARTA – Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita menilai bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, tidak hanya mewarisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga berbagai persoalan tata kelola yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menurutnya, perubahan struktur organisasi di BGN, termasuk pergantian pucuk pimpinan, menunjukkan pemerintah menyadari persoalan yang dihadapi lembaga tersebut bukan lagi sekadar teknis.

“Jika sebuah institusi mengalami masalah berulang seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksinkronan anggaran, hingga kritik terhadap kualitas implementasi program, maka reshuffle organisasi menjadi langkah yang hampir tak terhindarkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu 26 Juli.

Meski demikian, pergantian pimpinan tidak akan memberikan hasil signifikan apabila tidak dibarengi pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Restrukturisasi hanya akan efektif jika diikuti dengan pembenahan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Tanpa itu, pergantian pimpinan berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah,” sambung Ronny.

Dia menyoroti kebijakan penyesuaian anggaran Program MBG dari sekitar Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Menurutnya, pemerintah memang dapat menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari efisiensi fiskal. Namun, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara hati-hati mengingat MBG merupakan program yang sangat bergantung pada kualitas distribusi, logistik, dan pemenuhan standar gizi.

“Risiko yang paling nyata adalah penurunan kualitas porsi, pengurangan variasi nutrisi, atau tekanan terhadap vendor dan penyedia layanan di lapangan. Jadi, ini bukan hanya soal hemat atau tidak, tetapi bagaimana efisiensi diterjemahkan tanpa mengorbankan outcome utama, yaitu kualitas gizi,” terang Ronny.

Dia menegaskan bahwa efisiensi yang sehat semestinya menyasar kebocoran anggaran, biaya birokrasi yang tidak produktif, serta inefisiensi operasional, bukan memangkas komponen utama seperti bahan pangan atau distribusi.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan desain ulang Program MBG agar lebih tepat sasaran.

Program MBG disebut akan lebih efektif apabila difokuskan pada penanganan stunting dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Dalam hitungan kami, jika hanya fokus pada stunting dan daerah 3T, anggaran MBG hanya akan berkisar tidak lebih dari Rp100 triliun,” imbuhnya.

Ronny menyatakan, pengetatan anggaran dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperbaiki desain program dan tata kelola pelaksanaannya.

“Jika fokus diperjelas, targeting diperbaiki, dan implementasi dipersempit ke area yang paling membutuhkan, maka ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga dampak,” tuturnya.

BACA JUGA:

Sebaliknya, tanpa reformasi tata kelola, pemangkasan anggaran hanya akan mengurangi skala program tanpa meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

“Tantangan terbesar BGN bukan hanya besaran anggaran, tetapi kredibilitas dalam mengelola anggaran tersebut secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.