Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa berupa penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021-2023. Kasus tersebut diduga menimbulkan kerugian negara Rp 223,6 miliar.
Keempat tersangka yang ditahan yakni WH, Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus mantan Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB periode 2020-2024; ID, Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM) sekaligus pemilik PT AM; SHD, Direktur PT WBSE; dan SJK, Komisaris PT CKSB.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan Bank BJB menganggarkan Rp 801 miliar untuk beban promosi umum dan produk perbankan selama 2021 hingga semester I 2023. Anggaran tersebut dikelola Divisi Corporate Secretary untuk kebutuhan promosi dan iklan.
Dari anggaran tersebut, sekitar Rp 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan di media televisi, cetak, dan daring melalui pengadaan jasa agensi.
"Senilai Rp 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media (media placement) di media televisi, cetak, dan online, melalui Pengadaan Jasa Agensi TA 2021 s.d 2023," kata Taufik dalam konferensi pers, Senin (10/8/2026).
Menurut Taufik, pada akhir 2020 WH memerintahkan IM selaku Group Head Komunikasi Pemasaran dan SON selaku Group Head Hubungan Masyarakat mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana nonbudgeter melalui mekanisme pengadaan jasa agensi.
WH juga memerintahkan pemecahan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni di bawah Rp 200 juta serta Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Langkah tersebut diduga dilakukan untuk menghindari mekanisme lelang sehingga pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
"Hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme lelang, sehingga pengadaan dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL)," kata Taufik.
IM dan SON kemudian menghubungi sejumlah rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, termasuk ID dan SHD.
Menurut Taufik, para tersangka kemudian menyiapkan sejumlah perusahaan jasa agensi agar paket pekerjaan dapat kembali dipecah menjadi lebih banyak. ID mendaftarkan PT AM dan PT CKM, SHD mendaftarkan PT WBSE dan PT BSCA, sedangkan SJK mendaftarkan PT CKSB dan PT CKMB sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan.
Pengadaan jasa agensi iklan untuk tahun anggaran 2021 kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2021 oleh Panitia Pengadaan Bank BJB.
Dalam proses tersebut, KPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran ketentuan pengadaan barang dan jasa. Di antaranya penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang hanya didasarkan pada persentase fee agensi, pengarahan calon penyedia, perubahan persyaratan evaluasi teknis setelah dokumen penawaran diterima, serta instruksi untuk tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia.