Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat seiring meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Ia menekankan, pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan khususnya terkait keamanan masyarakat di jalur pelayaran.

“Dalam menghadapi ancaman bencana akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kita harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi," ujar Andi Iwan kepada wartawan, Kamis, 16 Juli.

Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada Status Level III (Siaga). Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dalam beberapa waktu belakangan pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018.

Sebagai langkah antisipasi, Iwan Aras mendorong Pemerintah memastikan kesiapan logistik, layanan kesehatan, tempat pengungsian, serta sistem perlindungan sosial yang dapat segera diaktifkan apabila kondisi berkembang menjadi situasi darurat.

“Pemerintah daerah bersama BNPB juga perlu memperkuat edukasi kebencanaan berbasis komunitas sehingga masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menerima informasi resmi mengenai peningkatan aktivitas gunung api,” tegas Iwan.

Selain itu, pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan penanggulangan bencana dan transportasi ini mengingatkan soal kesiapan infrastruktur pelayaran. Meski PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni maupun jalur pelayaran di Selat Sunda tetap beroperasi normal di tengah peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK), Iwan menyebut antisipasi tetap harus dikedepankan.

“Operasional transportasi jalur laut harus mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Maka setiap penyedia jasa pelayaran harus melakukan mitigasi dan selalu siaga terhadap ancaman membesarnya aktivitas Gunung Krakatau,” katanya.

Lebih lanjut, Iwan mengingatkan Pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta operator transportasi laut.

“Sinergi yang baik diperlukan agar setiap peningkatan aktivitas vulkanik segera diikuti langkah mitigasi dan siaga bencana yang terkoordinasi. Pendekatan ini penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat,” jelas Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II itu.

Di sisi lain, Iwan menyebut lembaga/instansi terkait perlu memperkuat pendekatan mitigasi berbasis risiko dengan memanfaatkan data pemantauan vulkanologi, sistem informasi geospasial, serta pemetaan kerentanan wilayah sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Simulasi kesiapsiagaan secara berkala di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak, termasuk kawasan pesisir Banten dan Lampung, perlu diperbanyak,” ungkap politisi Gerindra tersebut.

Menurut Iwan, latihan evakuasi, pembaruan peta risiko, kesiapan tempat pengungsian, hingga integrasi komunikasi antarinstansi harus menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara rutin, bukan hanya dilakukan ketika aktivitas vulkanik meningkat.

“Kita berharap potensi ancaman bencana Anak Gunung Krakatau tidak terjadi. Namun bersiap untuk setiap kemungkinan, termasuk kondisi skenario terburuk, dapat meminimalisir dampak. Ini juga demi keselamatan masyarakat,” pungkas Iwan.