Bangli, Bali (ANTARA) - Komisi Informasi Bali menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik hingga tingkat pemerintah desa di Kabupaten Bangli untuk mendukung layanan kepada masyarakat.
“Desa dan kelurahan merupakan garis terdepan pelayanan publik, sehingga transparansi dalam pengelolaan anggaran, program kerja, dan dokumen publik sangat krusial,” kata Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana di sela visitasi badan publik tersebut di Kabupaten Bangli, Bali, Selasa.
Menurut dia, visitasi itu untuk mengamati komitmen badan publik di tingkat paling dasar dalam mengelola dan menyajikan informasi kepada masyarakat.
Ia menambahkan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak konstitusional masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kesempatan itu, pihaknya mengamati Kecamatan Susut, Desa Kayubihi, Desa Peninjoan, dan Kelurahan Kubu.
Evaluasi difokuskan pada pengelolaan layanan informasi publik, pemenuhan Daftar Informasi Publik (DIP), penyediaan informasi secara berkala dan serta-merta, serta optimalisasi portal digital informasi publik.
Ia mengapresiasi inovasi layanan informasi terpadu dan koordinasi dengan desa-desa di wilayahnya.
Ia menilai Pemerintah Desa Peninjoan dan Desa Kayubihi disorot dalam melaksanakan pengelolaan anggaran desa yang transparan serta pemanfaatan media sosial dan papan informasi desa sebagai sarana transparansi publik.
Sedangkan Kelurahan Kubu dinilai dalam hal kesiapan dokumen administrasi kelurahan serta kemudahan akses informasi bagi warga setempat.
Selain melakukan verifikasi lapangan, Tim Komisi Informasi Provinsi Bali juga memberikan pembinaan langsung mengenai standar operasional prosedur (SOP) penanganan sengketa informasi serta tata cara pengkategorian informasi yang dikecualikan.
Ia meminta badan publik di Kabupaten Bangli khususnya di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, dapat terus meningkatkan kualifikasi keterbukaan informasinya sehingga predikat "informatif" dapat diraih dan dipertahankan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.