Kesbangpol Kulon Progo optimalkan tokoh agama kawal dinamika politik

Kamis, 23 Juli 2026 22:27 WIB

Kesbangpol Kulon Progo menyelenggarakan diskusi dengan tema "Tokoh Agama Melek Politik dan Kebijakan Publik Pemerintah" di Kulon Progo, Kamis (23/7). (ANTARA/HO-Dokumen pribadi Supama)

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengoptimalkan pemahaman politik tokoh agama melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan peran aktif dalam mengawal dinamika politik dan kebijakan pemerintah daerah.

Kepala Kesbangpol Kulon Progo Pratiwi Ngasaratun di Kulon Progo, Kamis, menyatakan kegiatan bertema "Tokoh Agama Melek Politik dan Kebijakan Publik Pemerintah" tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah kabupaten dalam merawat kerukunan serta mempererat silaturahmi di tengah masyarakat.

"Forum ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkab untuk terus menjaga silaturahmi dengan para tokoh agama. Kami berharap, melalui kegiatan seperti ini, kita semua bisa semakin bijak menyikapi politik, menjaga persatuan dan kerukunan di masyarakat Kulon Progo," kata Pratiwi.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Sermo, Komplek Kantor Bupati Kulon Progo, pada Rabu (22/7) ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, salah satunya akademisi sekaligus Dosen IKIP PGRI Wates Sumpana.

Dalam pemaparannya, Sumpana menekankan pentingnya posisi strategis tokoh agama agar mampu memahami politik praktis yang sehat serta kebijakan publik secara objektif.

"Tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat di tengah masyarakat, sehingga pemahaman komprehensif mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas daerah," katanya.

Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan tokoh dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan se-Kabupaten Kulon Progo. Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol menargetkan terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang semakin sinergis antara pemuka agama dan pemerintah daerah.

Sinergi yang solid ini diharapkan mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis serta terhindar dari polarisasi sektarian.

"Selain itu, langkah ini dapat mencetak masyarakat yang cerdas secara politik, matang dalam menyikapi kebijakan publik, serta turut menyukseskan pembangunan daerah yang damai, demokratis, dan berkesinambungan," katanya.

Pewarta : Sutarmi
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026